Penulis: rel/eko | Editor: Marjeni Rokcalva

DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 di halaman Mapolres Dharmasraya, Rabu (5/5/21). Apel gelar pasukan ini menjadi tanda resmi akan dimulainya Operasi Ketupat 2021 di wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang menurut rencana akan digelar selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Terlihat hadir pada kesempatan itu Kapolres Dharmasraya, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Paryanto, Dandim 0310 SSD yang diwakili oleh Danramil Pulau Punjung, Sekretaris Daerah, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Bupati saat membacakan amanat tertulis Kapolri menyampaikan, tahun 2021 pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah tahun kedua dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri, karena situasi pandemi Covid-19. Namun disadari, bahwa larangan pemerintah ini tidak serta merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi.

Baca Juga

• Bupati Dharmasraya Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Tentang Ranperda APBD-P 2024
• Bupati Dharmasraya Tinjau Perkembangan Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur
• Hari Anak Nasional di Dharmasraya Dimeriahkan Berbagai Kegiatan
• Bupati Dharmasraya Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang RPJPD
• Bupati Dharmasraya: Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Rekernas dan Apkasi Otonomi Expo 2024

Untuk itu, kata Bupati, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi bersama pada saat digelar Operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan.

Substansi dari kebijakan larangan mudik oleh pemerintah, lanjut bupati, adalah mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang cukup signifikan.

Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan, sebut bupati, harus dilakukan langkah-langkah konkrit di setiap wilayah tujuan mudik. Misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus tetap berjalan dan diamankan.

"Siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung pengayom dan pelayan masyarakat," ujar bupati kepada seluruh personil yang akan bertugas.

Tidak hanya itu, bupati juga menekankan kepada seluruh personil yang akan bertugas untuk dapat melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

"Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku," tandas bupati.

Adapun, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 ini akan melibatkan 90.592 personel Polri, 11.533 TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja dan lain-lain.

Personil tersebut akan ditempatkan pada 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melaksanakan perjalanan mudik. 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas dan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata dan lain-lain.(rel/eko)