Penulis: gk | Editor: Marjeni Rokcalva

Solok Selatan - Banyak cara nagari mencari pemasukan. Meski terisolasi dari komunikasi handphone, Nagari Pakan Rabaa Timur (PRT) tidak kehilangan akal. Bekerjasama dengan TelkoDesa, kini nagari itu berjualan sinyal paket data internet. Hasilnya Rp16 juta sebulan dari 200 pelanggan, yang dikelola oleh Bumnag.

PAN (pendapatan asli nagari) melalui Bumnag itu terungkap dalam ekspos Wali Nagari PRT Nasril, S.Ikom di hadapan Tim Penilai Transparansi Dana Desa 2019, Selasa (12/11). Bahkan, PAN itu akan terus digenjot hingga bisa 40 juta sebulan. Targetnya seribu pelanggan dari jumlah penduduk PRT sebanyak 3.000 jiwa.

Menurut Nasril, pendapatan dari TelkoDesa ini berupa penjualan sinyal dan paket data internet kepada pengguna handphone android. Paketnya bervariasi, mulai Rp7 ribu per 12 jam, Rp27 ribu per minggu dan Rp45 ribu per bulan. Atas penjualan paket internet itu, Bumnag membayar Rp5 juta setiap bulan kepada TelkoDesa.

Baca Juga

• Peserta Seminar Kaget, Guberur Sumbar Mahyeldi Bagikan Laptop di SMAN 1 Solok
• Satu Nagari Satu Even di Nagari Kotopanjang Berlangsung Meriah dan Sukses
• Bupati Pessel Lepas Tim Sepakbola Remaja Tarusan Ke Liga Top Score U-18.
• Empat Topuris Padang Panjang Terima Sertifikat Predikat A dari Founder Topung Indonesia
• Solsel Kampanyekan Stop Kekerasan Pada Anak

Ditambahkan Wali Nagari Nasril, manfaat dari sinyal dan paket internet TelkoDesa ini adalah terbantunya transparansi dana desa. Aplikasinya adalah Nagari PRT memiliki website, Facebook dan WhatsApp yang bisa diakses seluruh masyarakat nagari, termasuk perantau. Pagu dan realisasi dana desa dapat dipantau oleh publik.

Tim Penilai Transparansi Dana Desa 2019 terdiri dari Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si (pamong senior), DR. Ir. H. Basril Basyar, MM (PWI Sumbar), Sawir Pribadi (PWI), Gusfen Khairul (PWI), H. Jayusdi Effendi (PWI) dan Khairul Anwar, SH.,MH (Konsultan Pendamping Dana Desa). Tim didampingi oleh Kabid Pemerintahan Desa/Nagari Drs. Azwar, MM., dan M. Farizd Aulia.,STTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., penilaian transparansi dana desa ini merupakan program inovasi DPMD Sumbar yang mendapat pujian dari Kemendes. Program ini lahir sejak HPN 2018 lalu. "Penilaian transparansi dana desa mendapat dukungan dari Bapak Gubernur, karena itu terus kita laksanakan hingga yang ketiga kali tahun ini," kata Syafrizal Ucok, yang juga mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.