Penulis: Do | Editor: Medio Agusta

LIMA PULUH KOTA - Wakil Menteri Perdagangan, Jery Sambuaga melakukan kunjungan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, (20/05/2021).

Turut hadir Gubernur Sumatera Barat yang di wakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, anggota DPRD Provinsi dan Sekretaris daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wakil bupati Rizki Kurniawan Nakasri menyampaikan dengan luas lahan lebih dari 17.000 hektar yang memperkerjakan puluhan ribu pemilik lahan dan pekerja yang mengantungkan hidupnya pada sektor ini. Permasalahan yang kita hadapi adalah petani gambir kita belum sejahtera sampai saat ini penyebabnya adalah monopoli perdagangan. Gambir kita ini belum ada market domestiknya, gambir adalah bahan baku untuk industri texstil dan industri farmasi.

Baca Juga

• Bupati Safaruddin Tinjau Lokasi Bencana, Pastikan Evakuasi dan Pembersihan Material Berjalan Lancar
• DWP Lima Puluh Kota Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Peringatan Hut ke 25
• 5 Paslon Cawako dan Wawako Payakumbuh Ikuti Debat Publik Putaran Kedua Pilkada Payakumbuh
• Pemko Payakumbuh Siapkan 20 hektare Lahan Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional
• Linmas Siap Kawal Keamanan dan Ketertiban Pilkada 2024 Di Payakumbuh

"Saya mendapatkan informasi pemilik marta tilaar, beliau terkejut ada fakta bahwa katekin itu berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, beliau membelinya dari singapura padahal sumbernya ada di tanah air kita, gambir itu di ekspor ke india dengan monopoli tunggal perdagangan.", ucap Wabup RKN.

Kita mampu memproduksi lebih dari 5.000 sampai 24.000 ton setiap tahun. Tergantung pada harga kalau harga gambir naik kita produksi 24.000 ton kalau harga sedang anjlok gambir tidak diolah oleh masyarakat, maka pemerintah berusaha untuk melahirkan solusi dalam bentuk SRG (Sistem Resi Gudang) konsepnya sederhana, ketika harga anjlok maka gambir itu disimpan di gudang dan pengelola mengeluarkan resi. Resi bisa ditukarkan dengan sejumlah uang, persoalan yang kita hadapi sampai saat ini yakni resi itu belum diterima perbankan sebagai alat tukar hasil produk pertanian mereka, memang ada persoalan lain seperti pengelola dan lainnya.

Dengan kehadiran Bapak Wakil Menteri di Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjadi solusi bagi komoditi utama kita hari ini. Kabupaten Lima Puluh Kota punya lebih dari 60 pasar tradisional milik nagari, kita belum ada pasar tipe C.

Atas nama perwakilan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Wabup RKN meminta kepada pemerintah pusat untuk dibangunkan pasar tipe C sehingga menjadi pasar representatif bagi daerah ini.

"Potensi ekspor dari komoditi unggulan kita sangat banyak, ada gambir, jeruk jesigo/jeruk gunung omeh. Produksi kita luar biasa, tapi saat panen raya harga anjlok. Kita punya gula semut, untuk produksi ekspor punya pinang, songket halaban, bordir, tenun kubang. Tanpa sepengetahuan pemerintah sebagian komiditi itu sudah diekspor maka sebenarnya kita berusaha agar pemerintah ada ditengah pelaku usaha agar volume ekspor itu tumbuh menjadi lebih besar. Itulah keinginan kami dari pemerintah dengan kunjungan hari ini.", jelas Wabup RKN

Wakil Menteri Perdagangan mengatakan saat Wabup datang ke Kementerian Perdagangan, Wabup menyampaikan beberapa hal yang bisa kami suport dari pusat. Terkait dengan program-program yang bisa memajukan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah dijelaskan secara lengkap, salah satunya SRG (sistem resi gudang). SRG ini adalah solusi dari Kementerian Perdagangan untuk memastikan tempat penyimpanan komunitas-komunitasi daerah.

Seperti yang dikatakan Wabup, ketika harga sedang anjlok para petani kita tidak bisa menjual hasil nya, maka saat tidak bisa dijual dia harus menyimpan barangnya. Bagaimana jika menyimpan barang tersebut dalam gudang, tapi sayangnya petani kita belum banyak yang memiliki gudang atau tempat penyimpanan. Oleh karna itu kami dari Kementerian Perdagangan hadir disini untuk memastikan bahwa gudang-gudang itu bisa difungsikan sehingga petani kita bisa menyimpan komoditas dan barang produksinya di gudang tersebut. Dan saat harga mengalami kenaikan maka baru dijual, hingga petani tidak alami kerugian.

Yang kedua, akan menjadi solusi untuk yang selama ini mungkin meminjam dana pada tengkulak atau pihak yang ingin memberikan pinjaman, yang kadang memberikan dampak kurang pas, ini bisa di jadikan solusi melalui SRG.

Dan yang ketiga, SRG ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memberikan anjungan kepada Bank, tanda terima dari kita menyimpan barang di SRG kita bisa anjungkan ke bank tapi masalah nya belum semua bank bisa. Kementerian perdagangan sudah melakukan MOU kerjasama dengan HIMBARANG (himpunan bank negara atau BUMN ditingkat pusat) salah satunya dengan BRI dan BANK MANDIRI, mungkin bank daerah sedikit alami kesulitan, maka dari pusat sudah suport sehingga skema pembayaran, kredit, fasilitator, dan lainnya bisa di bantu oleh bank dari pusat.

Ini salah satu cara agar SRG ini jalan, ini bukan cuman pengelolaan tetapi juga soal bagaimana skema pembiayaan atau pemberian pinjaman oleh bank bank yang bisa kami suport, jadi kami ingin memberikan solusi untuk semua tidak hanya hutangnya tapi juga bank nya, saya pikir ini berlaku untuk daerah-daerah khusus Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Jadi langkah langkah kongkrit yang Kementerian Perdagangan berikan dan sampaikan semua perlu dukungan dari daerah untuk bisa memastikan fasilitas SRG itu bisa dilaksanakan dengan baik, karena pengelolaan, improvisasi, eksekusi, itu semua di daerah sesuai dengan UU otonomi daerah. Kami dari pusat hanya memberikan fasilitasi tapi dalam tahap realisasi dan praktek itu banyak di daerah. Oleh karena itu kami senang Wabup ke Jakarta dan betul saya sampaikan pada Wabup dengan pak kadis saya bilang saya mau untuk di undang kesana, saya janji akan datang dan allhamdulillah hari ini saya datang.", ucap Wakil Menteri Perdagangan.(Do)