Penulis: ET | Editor: Medio Agusta

Padang-Atas dorongan mahasiswa Program Studi S2 dan S3 Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Negeri Padang menggelar diskusi ilmiah pada hari ini (16/ 11) yang dilaksanakan di Ruang Senat UNP Kampus Air Tawar Padang.

"Fenomena kematian ikan secara massal di hulu Batang Maek, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini telah menjadi isu lingkungan yang menarik secara nasional dan perlu diungkapkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kita perlu menggundang berbagai ahli lingkungan, LSM dan pemerhati lingkungan," jelas Prof. Dr. Eri Barlian ketika menyampaikan argumentasinya untuk mengawali diskusi ilmiah tersebut

Diskusi ilmiah itu, dihadiri oleh 300 peserta yakni para pakar lingkungan Sumatera Barat di antaranya Dr. Indang Dewata (UNP), Prof. Dr. Isril Berd (Unand), Prof. Eni Kamal (UBH), Dinas LH, Wali Nagari, masyarakat Tanjung Balit, PKLH UNP, LSM Lingkungan WWF, Dosen, mahasiswa Pascasarjana, dan mahasiswa Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang.

Baca Juga

• Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen pada Ekonomi Syariah dan Ramah Lingkungan
• Pemko Payakumbuh Sambut Kedatangan Tim Verifikasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan
• Gubernur Sumbar Imbau Stakeholder Terus Berkolaborasi dalam Menjaga Lingkungan
• Apel Bersama Hari Lingkungan Hidup, Pemko Padang Panjang Tanam Pohon dan Bagikan Bibit
• Diskusi SIEJ: Pembicaraan Lingkungan Hidup di Ruang Publik Harus Terus Dilakukan

Dalam paparannya, Dr. Indang Dewata, M.Si menjelaskan bahwa perlu dikaji secara lebih komprehensif lagi kasus kematian massal ikan di Batang Maek ini dari sudut pandang berbagai bidang ilmu. Menurutnya, untuk mengungkap kasus tersebut pihaknya akan melakukan kajian yang serius sesuai dengan keilmuwan.

Untuk itu, menurut Indang Dewata, gerakan ke depan akan ada dan perlu sinergis berbagai pihak untuk memecahkan masalah dan antisipasi agar kasus itu jangan terjadi lagi di kemudian hari.

Lebih lanjut, Indang Dewata menjelaskan perlu adanya kejelasan data untuk menangkal masalah ini agar jangan terjadi multi opini yang saling menyalahkan dan merugikan masyarakat setempat, karena variabel erosi, sedimentasi, dan penambangan atau eksploitasi lahan. (ET)