Penulis: Rel/Je | Editor: Medio Agusta

PADANG -Angka kasus kekerdilan/pendek (stunting) di Sumatera Barat (Sumbar) masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar mencatat jumlah stunting mencapai 27,67 persen. Meski masih dibawah nasional, namun Sumbar menduduki peringkat tiga di Sumatera, melebihi daerah tetangga Bengkulu, dan Jambi.

Terdapat 9 daerah stunting tertinggi di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten 50 kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Menyikapi kondisi ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengintruksikan pada Dinas terkait untuk mengoptimalkan Pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada disekitar lingkungan masyarakat.

Baca Juga

• Ini Lokasi TPS Gubernur Sumbar Mahyeldi Mencoblos Pilkada 2024 Besok
• Tingkatkan Kualitas Transparansi Pelayanan Publik, Gubernur Sumbar Luncurkan Aplikasi Sepakat
• Gubernur Mahyeldi Lepas 647 PNS Pemprov Sumbar Pensiun Tahun Ini
• Polda Sumbar Periksa Insiden Penembakan Polisi di Solok Selatan
• Plt Gubernur Sumbar Minta Seluruh Pihak Perhatikan Detail Kecil yang Dapat Menghambat Pilkada

"1 dari 3 orang anak, adalah penderita stunting. Kalau ada 7 anak, 2 orang stunting. Ini mengkhawatirkan dan perlu sinergitas lintas OPD dalam penanganannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kita punya banyak buah-buahan, produksi susu sapi juga, telur, dan lain-lain. Buat programnya, tentukan target yang jelas," tegas Mahyeldi dalam rapat program pencegahan stunting di Auditorium Gubernuran, Selasa (29/6/2021).

Menurut Mahyeldi, ada tiga kelompok yang harus menjadi sasaran program pencegahan stunting, yakni kelompok remaja, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun atau usia 1.000 hari.

Dinas terkait diminta menyiapkan program untuk tiga kelompok ini, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terkait pemanfaatan dana desa, dinas kependudukan dan catatan sipil untuk kevalidan data serta Dinas Kominfotik untuk publikasi.

"Siapa yang akan mengintervensi tiga kelompok ini, harus jelas dan pastikan program dan kegiatan untuk 3 kelompok ini. Kalau remaja, edukasi supaya mereka memahami tentang kesehatan fisik dan reproduksi sebagai bekal untuk berkeluarga. Lalu ibu hamil, pastikan dapat pasokan gizi yang cukup sehingga sehat walafiat. Ndak boleh ibu hamil itu ndak sehat. Kalau ekonominya susah, arahkan ikut program KB," tutur Mahyeldi.

"Stunting ini ada dalam ajaran Islam. Kaedah menyusui bayi selama 2 tahun itu sangat bagus. Perintah agama juga ada, agar kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kuncinya, data harus lengkap dan valid. Puskesmas juga punya peranan penting. Jadi, program-program tersebut sinergikan dengan kabupaten dan kota," lanjutnya.

Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, mengatakan, ujung tombak program pencegahan stunting ini ada di kabupaten kota, dengan arahan dan koordinasi dengan provinsi.

Kepala Dinas DPMD Sumbar, Syafrizal menyebut, pihaknya selalu mendorong untuk penggunaan dana desa untuk stunting. Termasuk pembinaan 928 kader pembangunan manusia (KPM) melayani kesehatan ibu dan anak.

Kepala Dinas Kependudukandan catatan sipil, Irwan mengatakan pihaknya selama ini telah memiliki aplikasi kependudukan Sipakem namun belum banyak kabupaten dan kota yang memanfaatkan aplikasi tersebut.(Rel/Je)