Penulis: Hms/Je | Editor: Medio Agusta

DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda di Auditorium Dharmasraya, Rabu (21/11/19). Rakor ini adalah bentuk tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia bersama Presiden RI beberapa waktu lalu.

Dikatakan bupati, dari Rakornas tersebut, ada beberapa arahan Presiden RI yang perlu untuk segera ditindaklanjuti secara bersama-sama di daerah. "Itulah kenapa rapat ini kita gelar. Melalui rapat koordinasi ini, semoga kita dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ke arah yang lebih baik lagi," ujar bupati.

Bupati memaparkan, ada lima strategi besar yang menjadi prioritas Presiden RI dalam lima tahun ke depan, untuk menuju Indonesia Maju. Yakni pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Baca Juga

• Bupati Dharmasraya: Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Rekernas dan Apkasi Otonomi Expo 2024
• Kunjungi Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ajukan 5 Permohonan Penanganan Bencana ke Presiden Jokowi
• Presiden Jokowi Selasa ke Sumbar, Forkopimda dan Pangdam Bukit Barisan Tinjau Lapangan
• Enam Jam Gubernur Mahyeldi Dampingi Presiden Jokowi di Sumbar, Fly Over Sitinjau Lauik Direspons Po
• Presiden Jokowi Bakal Kunker ke Sumbar, Ini Agendanya

"Maka dari itu, kepada segenap jajaran pemerintah daerah saya minta untuk segera bergerak mengambil langkah guna mendukung lima strategi besar Presiden RI ini," tegas bupati.

Untuk pembangunan SDM, bupati meminta jajaran pendidikan agar dapat melahirkan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan guna menyikapi perkembangan dunia di era digital. "Kita harus memikirkan bagaimana Dharmasraya mampu mencetak SDM yang terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar bupati.

Kemudian, pada pembangunan infrastruktur, sebut bupati, presiden masih menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas dalam lima tahun ke depan. Terutama infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, serta kawasan wisata. "Kita di daerah diminta jeli melihat potensi ini, agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat," tukas bupati.

Kemudian lagi menyangkut penyederhanaan regulasi, tukuk bupati, presiden meminta Ketua DPRD dan kepala daerah jangan banyak membuat Perda dan Perbup. "Kata pak presiden kita ini kebanyakan peraturan yang akhirnya menjerat diri sendiri. Sementara yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dalam gerak dan bertindak. Untuk itu, propemperda pada tahun 2020 yang sudah diajukan ke DPRD, saya minta diambil yang prioritas untuk kepentingan daerah," ujar bupati.

Terkait investasi, kata bupati, presiden juga meminta kepala daerah agar membuka seluas-luasnya lapangan kerja terkait dengan kerjasama investasi. "Untuk itu, kepada Dinas PMPTSP agar mempermudah izin investasi khususnya yang menciptakan lapangan kerja baru. Sesuai tupoksi, Dinas PMPTSP jangan hanya fokus kepada pelayanan saja. Penanaman modal melalui investasi pengusaha di daerah kita perlu diajak. Kemudian, reformasi petugas pelayanan, jangan sampai ada calo dan juga pungli," pungkas bupati.

Sementara untuk penyederhanaan birokrasi, lanjut bupati, daerah diminta segera melakukan pemetaan terhadap kebutuhan jabatan fungsional, dan paling lambat pekan ke empat sudah diserahkan ke Menpan. "Untuk itu kepada Bagian Organisasi hal ini agar diproses segera sesuai analisa dan kebutuhan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan kita," tegas bupati.

Di akhir arahannya, bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk membudayakan kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif. "Mari keluar dari rutinitas monoton dan cipatakan inovasi kerja," tandas bupati. (Hms/Je)