MENTAWAI. Terhubungnya masyarakat Mentawai dengan jaringan internet dan aplikasi Mobile JKN-KIS, belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kesehatan di kepulauan terluar Republik Indonesia ini.

Jika bicara data kepesertaan BPJS Kesehatan, sudah hampir 70% masyarakat Mentawai terdaftar program JKN-KIS, baik peserta mandiri ataupun BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).BPJS PBI adalah program khusus untuk warga miskin kurang mampu sesuai dengan kriteria dinas sosial, iuran bulanan untuk peserta BPJS PBI setiap bulannya dibayarkan oleh pemerintah.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai menetap di empat pulau besar yaitu Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, Pulau Sipora dan Pulau Siberut. Beberapa dusun berada di pulau kecil dan terpisah dari pulau besar sehingga, untuk mencapai pelayanan kesehatan jaraknya cukup jauh dan butuh biaya besar.

Hampir sepuluh tahun saya berkegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan melihat langsung bagaimana masyarakat mengakses pelayanan kesehatan.

Perjuangan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Irman Jhon, Kepala Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, pada Minggu (22/8/2021), ditelpon warganya. Warga minta tolong dicarikan mobil untuk membawa pasien pulang karena di puskesmas belum ada mobil ambulance. Irman Jhon kemudian mencarikan mobil pick-up jenis L-300 untuk membawa pasien pulang ke Dusun Sao tempat asal pasien.

Tahun ini, kita akan kembali meminta pengadaaan mobil ambulance, keberadaan mobil ambulance sangat penting di desa meskipun belum semua jalan di desa bisa dilalui mobil ambulance, ucap Irman Jhon, via pesan WhatsApp kepada saya, Senin (23/08/2021).

Desa Bosua merupakan desa yang infrastrukturnya rusak parah ketika bencana gempa dan tsunami Mentawai tahun 2010.

Keluarga Usman membawa pulang jasad anaknya ke Dusun Berkat, Desa Tuapeijat, untuk di kebumikan, Desember 2017. (Beritaminang/Adi Prima).

Peristiwa lain yang saya saksikan tentang akses kesehatan di Kepulauan Mentawai, pada akhir tahun 2017 di Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara ketika keluarga Usman asal Dusun Berkat berduka. Setelah menempuh satu jam perjalanan laut, anak laki-laki Usman tidak terselamatkan di RSUD Mentawai. Senja itu juga keluarga Usman membawa pulang jasad anaknya untuk dikebumikan.

Seandainya akses darat sudah ada, anak Usman mungkin bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat. Jika fasilitas kesehatan di setiap dusun yang jauh dari puskesmas atau RSUD sudah lengkap, maka Usman tidak perlu jauh-jauh membawa anaknya untuk mendapatkan pertolongan.

Beda lagi di Pulau Siberut. Yang pernah berkunjung ke Pulau Siberut pasti pernah melihat Sikerei (dukun tradisional) mengobati orang sakit. Sebagian masyarakat lebih memilih berobat secara tradisional dengan Sikerei, karena akses jauh dan butuh biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jarak paling jauh menuju RSUD Mentawai yang berada di Pulau Sipora adalah dari Pulau Siberut. Saya pernah menyewa boat untuk distribusi bantuan dari Pulau Sipora ke Desa Simalegi, Pulau Siberut, biayanya Rp. 13.000.000, dengan jarak tempuh hampir lima jam, jika cuaca badai bisa lebih lama lagi atau perjalanan batal.

Ambulance Laut

Selain infrastruktur jalan, ambulance laut sangat dibutuhkan untuk meringankan biaya masyarakat. Periode 2016-2019 saya berdiskusi banyak dengan Antoni Rahmat, saat itu Antoni menjabat sebagai KLOK BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tahun 2017 Antoni pernah menjadikan kendaraan operasional BPJS Kesehatan miliknya sebagai ambulance untuk membawa pasien yang akan dirujuk ke kota Padang.

Jika perjalanan laut dengan boat operasional yang ada di puskesmas, maka itu jelas tanggungan pemerintah. Namun, karena jumlah boat puskesmas terbatas dan hanya berada di kecamatan, warga sering berangkat dengan perahu milik sendiri atau dengan menyewa perahu ketika kondisi darurat. Pastinya biaya ini diluar program JKN-KIS.

Pengambil kebijakan bisa duduk bersama untuk menyepakati perda dan menentukan apa saja yang bisa dijadikan ambulance laut ketika kondisi darurat di dusun yang jauh dari puskesmas. Untuk panduan kategori atau jenis-jenis ambulance, kita bisa mengacu kepada permenkes, ucap Antoni.

Program JKN-KIS yang ideal tentu bukan hanya capaian ketika semua masyarakat terdaftar. Seharusnya masyarakat Indonesia yang berada di daerah terluar dan terpencil juga merdeka mencapai pelayanan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri bisa mengacu kepada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada huruf d jelas menyatakan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Dari kejadian dan kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kita paham urusan kesehatan bukan hanya tanggung jawab BPJS Kesehatan saja. Dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana tidak bisa dipisahkan jika ingin pelayanan kesehatan mudah diakses oleh semua masyarakat. (Beritaminang/Adi Prima).