Penulis: andes/lex | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PANJANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan kemitraan dengan TP-PKK sebagai salah satu ujung tombak penggerak dalam mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Menyusul pada November 2020 lalu, Kota Padang Panjang menerima penghargaan STBM Award dari Kementerian Kesehatan RI yang diterima Wali Kota, Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano.

Penghargaan STBM Award tersebut terkait dengan keberhasilan Padang Panjang mewujudkan akses 100% terhadap jamban sehat, dengan mewujudkan pilar pertama dari STBM. Di mana tidak ada lagi masyarakat Padang Panjang yang membuang tinja sembarangan seperti di ladang, hutan, semak-semak, area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara. Akan tetapi hal tersebut belum berlaku akan akses kepemilikan jamban sehat.

Agar STBM Award ini bisa tetap bertahan, digelar acara Sosialisasi 5 Pilar STBM sebagai tindak lanjut Open Defecation Free (ODF), Jumat (10/9), di Hotel Hasiba. Acara yang diikuti Tim Penggerak PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan ini, menghadirkan Narasumber, drg. Ahmad Mardanus dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Devera Nurdin, SKM yang merupakan tenaga ahli STBM Sumatera Barat.

Devera dalam materinya mengatakan, sanitasi merupakan urusan wajib suatu daerah. "STBM dapat terwujud apabila masyarakat telah memahaminya. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Sedangkan Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM," paparnya

Disebutkannya, Dinkes sebagai pemicu perilaku masyarakat, agar lebih mengutamakan proses pemicuan dalam pemahaman kepada masyarakat. Karena tingkat pemicuan lebih banyak diingat masyarakat sebesar 90 %, dibanding memberikan penyuluhan. "Karena pada pemicuan ada simulasi dan masyarakat dijadikan guru dalam penyampaian informasi," jelasnya.

Ditambahkannya, untuk mempertahankan Padang Panjang sebagai kota terbaik dalam penilaian STBM, ODF menjadi nilai utama. Agar lolos verifikasi ODF, dengan memastikan status suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes, Rahmaisa, SKM menyampaikan, walaupun Padang Panjang masyarakatnya sudah 100 % akses jamban sehat, namun angka kepemilikan jamban sehat masih 65 %.

"Kita berharap angka ini semakin naik seiring dengan pemahaman kepada masyarakat," harapnya.

Dikatakannya, acara sosialisasi ini diadakan dua hari. "Untuk hari ini kita adakan bagi PKK Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur. Pada Senin (13/9), kita adakan acara yang sama di Kecamatan Padang Panjang Barat," ujarnya. (andes/lex)