Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Polemik terkait subsidi iyuran komite bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Bukittinggi, masih berlanjut.

Menurut Pers Rilis Kabid IKP Diskominfo Bukittinggi Kamis,( 17/03) mengatakan, Pihak Pemko Bukittinggi sudah menganggarkan bantuan keuangan khusus, untuk membantu pelajar SMA dan SMK di Bukiinggi, agar tidak lagi membayar iyuran komite.

Namun, beberapa hari terakhir, masih ada komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, mengeluarkan edaran agar para wali murid membayarkan segera iyuran komite. Dalam surat itu juga dituliskan, jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian.

Baca Juga

• Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Terpadu Penegakan Tertib Sosial-Pencegahan Judi Online
• Untuk Memanjakan Wisatawan di Bukittinggi, Pjs Wali Kota Launching Info Wisata Berbasis Digital
• Pjs Wako Hani S Rustam Launching Portal TokoUMKM Bukittinggi
• Tingkatkan Kemampuan Literasi Anak, Kadivpas Sumbar Dwi Nastiti Launching E-Library Di LPKA
• Pemko Bukittinggi Gelar Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima

Untuk itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, kembali menegaskan, agar pengurus komite, bisa menyurati provinsi, untuk membantu operasional sekolah. Bukan dengan memberatkan siswa dengan iyuran komite.

"Menyikapi statemen beberapa pengurus komite terkait iuran komite, akan digunakan untuk pembiayaan guru honor, membantu sebagian operasional sekolah, bahkan ada untuk perbaikan fisik bangunan sekolah. Jadi, baiknya komite ketika ada keinginan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dapat ajukan proposal ke provinsi," ujar Wako Erman, kamis (17/03).

Wali Kota Bukittinggi juga menambahkan, Pemprov Sumbar punya anggaran Rp 6 Triliyun lebih untuk tahun 2022 ini. Alangkah lebih baiknya, Pemprov lebih perhatikan masalah pendidikan ini.

"Saya pikir, komposisi untuk prioritas penggunaan anggaran, arah kebijakan dari kepala daerah dan negara ini jelas, bahwa memenuhi kebutuhan dasar itu paling penting, apalagi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud seluruh elemen yang ada didalamnya, guru, fasilitas sekolah, buku dan siswa. Karena salah satu tujuan negara kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mesti kita prioritaskan, salah satu upaya tentu dengan dukungan anggaran. Kapan lagi kita maju, kalau perhatian untuk elemen pendidikan belum dimaksimalkan," jelasnya.

Untuk itu, Wako meminta Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor SMA dan seluruh elemen pendidikan lainnya.

"Jangan sampai siswa yang harus menanggung biaya untuk operasional sekolah. Dimana peran pemerintah. APBD Provinsi Rp 6 T lebih. Kenapa tidak bisa tingkatkan kesejahteraan guru honor, kenapa harus tetap dibebankan kepada siswa dengan instrumen iuran komite. Bukittinggi saja dengan APBD kecil bisa, kenapa Pemprov dengan anggaran besar tidak?," tutup Wako tegas.

( Yus).