Penulis: shintia/lex | Editor: Marjeni Rokcalva

BUKITTINGGI - Guna memulihkan kembali pembelajaran pascapandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan kebijakan dalam mengembangkan Kurikulum Merdeka.

Melalui anggaran APBN (Dana BOS reguler) pada item peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Tingkat Sekolah Dasar selama tiga hari, 18-20 Mei 2022, di Hotel Pusako Bukittinggi.

Pada pembukaan pelatihan, Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta agar Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan, menjadi opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.

Baca Juga

• Pj Wako Padang Panjang Resmikan Beberapa Fasilitas Baru di Masjid Nurul Iman Silaing Atas
• Pj Wako Padang Panjang Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lubuk Mata Kucing dan Jembatan Tanjung
• Pj Wako Padang Panjang Minta Sinergitas Lintas OPD Turunkan Angka Kemiskinan
• Pj Wako Padang Panjang Paparkan Inovasi Unggulan dalam Innovative Government Award 2024
• Jelang Bertanding ke Tingkat Nasional, Pj Wako Padang Panjang Jamu Rombongan FASI Sumbar

"Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru, terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi kami minta ini bisa menjadi pemulihan pembelajaran yang sudah lama dilakukan secara daring," ujar Wako Fadly.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Berfokus pada materi esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi diri.

Kurikulum ini adalah solusi terhadap pemulihan pembelajaran setelah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya siswa yang kehilangan makna pembelajaran (learning loss).

Kegiatan pelatihan tersebut dibagi menjadi dua kegiatan. Pertama penguatan untuk kepala sekolah tentang Program dan Rencana Kerja Sekolah sesuai dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Serta penyusunan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen penerapan kurikulum yang akan digunakan masing-masing sekolah. Kedua, penguatan terhadap guru yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Fadly juga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para kepala sekolah dan guru memiliki pemahaman yang kuat tentang implementasi Kurikulum Merdeka dengan tiga opsi yang disediakan pemerintah; Kurikulum Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka Berubah dan Kurikulum Merdeka Berbagi.

"Apapun opsi yang dipilih oleh sekolah, pada prinsipnya berpijak pada kemauan dan kesungguhan sekolah dalam mengimplementasikannya," tutup Fadly.

Ikut hadir Kepala Disdikbud, Drs. Ali Tabrani, M.Pd.(shintia/lex)