Penulis: MR | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PARIAMAN - Memanfaatkan masa reses ke daerah pemilihan (Dapil) Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Jumat (24/6/2022), Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra, Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang bertemu dan mendengar keluhan warga guna mendapat masukan di Nagari Padang Bintungan Kec.Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

Dalam pertemuan yang dipandu Wali Nagari Padang Bintungan, Azri, berbagai aspirasi mengapung dikemukakan warga mulai dari keluhan irigasi yang rusak, jalan desa yang tak kunjung diperbaiki, hinga minta pelatihan keterampilan dan pemodalan UMKM. Tak hanya itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) meminta bantuan bibit tanaman dan binatang peliharaan ayam dan itik.

Tampak dalam pertemuan, Camat Saprimen, para kapalo jorong, Wakil Ketua PAC Gerindra Kecamatan Nan Sabaris, Khaidir, serta pengurus PKK.

Baca Juga

• Sosper di Katapiang, JJ Dt Gadang: Mesti Tak Terpilih, Saya Komit Bertugas Hingga Akhir Jabatan
• Sosper di Nagari Kasang, JJ Dt Gadang dan Pejabat Diskop UKM Sumbar Jelaskan Perda 16 Tahun 2019
• Sosper Hari Kedua, JJ Dt Gadang: Pemprov dan DPRD Sumbar Komit Majukan Koperasi UMKM
• Sosper di Pariaman, JJ Dt Gadang Bersama Kadiskop UMKM Sumbar Jelaskan Perda 16 Tahun 2019
• Bangkitkan Perekonomian Rakyat, JJ Dt Gadang Diamanahi Sebagai Dewan Pembina Batang Anai Badunsanak

Menanggapi semua permintaan ini, JJ Dt. Gadang menyebutkan, akan menyampaikan ke instansi terkait di Pemprov Sumbar. Dan bila ada mata anggarannya bisa masuk dalam ketentuan ususulan dana Pokir anggota DPRD, ia berjanji akan memperjuangkannya.

Ia menyebutkan, semua aspirasi yang disampaikan dan sudah ditampung ini tidak untuk pelaksanaan tahun 2022, tapi diperjuangkan untuk tahun 2023 mendatang. Karena, semua proses anggaran di DPRD Sumbar harus melalui perencanaan dulu dan itu dibahas bertingkat.

"Jadi, aspirasi yang disampaikan ini tidak serta merta dikabulkan, tapi disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumbar," tegasnya.

JJ Dt Gadang juga mengingatkan kepada pengurus kelompok tani dan KWT hendaknya mempunyai SK yang smultan alias terdaftar di Dinas Pertanian. Sehingga ketika adanya pengusulan bantuan, tidak menghadapi kendala aturan yang ada.

"Untuk itu, Keltan dan KWT selalu mengadakan koordinasi denga PPL dan Wali Nagari dalam mengurus SK smultan ini," tambah Anggota Komii III DPRD Sumbar ini.

JJ Dt Gadang juga menghimbau kepada warga, terutama kalangan Keltan dan KWT, mari selalu meningkatkan potensi yang ada dan selalu melakukan rapat bersama membahas hal-hal yang berhubugan dengan masalah dan kemajuan organisasi. (MR)