Penulis: Rifki/Lex | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PANJANG - Cegah pungutan liar (pungli) dan gratifikasi, Pemerintah Kota kembali gelar Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Gratifikasi bagi para pejabat struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Padang Panjang, Rabu (7/9/2022).

Wakil Wali Kota, Drs. Asrul saat membuka kegiatan ini menyampaikan, sejak dulu hingga saat ini, Pemko telah berkomitmen untuk memberantas pungli dan gratifikasi. Salah satu langkah yang dilakukan, Pemko telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Rumah Aspirasi serta Lapor Wali.

"Saya harap semua yang mengikuti sosialisasi ini benar-benar menjauhi pungli dan gratifikasi. Karena keduanya merupakan perbuatan yang buruk dan menyalahi aturan," kata Wawako Asrul saat membuka kegiatan tersebut di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur.

Baca Juga

• 23 Auditor Inspektorat Pemko Padang Panjang Ikuti Pemetaan Kompetensi
• Begini Cara Pemko Padang Panjang Berupaya Pertahankan Gelar Kota Informatif
• Persiapan Penilaian Smart City, Seluruh OPD Pemko Padang Panjang Diminta Berpartisipasi Aktif
• Pemko Padang Panjang Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Program Sayang UMI
• Buruan! Pemko Padang Panjang Buka 71 Formasi PPPK

Para pejabat struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan, tambah Asrul, memegang peranan penting dalam membantu mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Antikorupsi yang bebas dari pungli dan gratifikasi, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Untuk itu, saya ingatkan kepada bapak ibu semua jangan pernah meminta uang kepada masyarakat kita dan jangan pernah menerima dalam bentuk apapun. Tetap patuhi aturan, sehingga Padang Panjang bebas dari pungli. Kalau ada ditemukan, masyarakat langsung laporkan ke pihak terkait atau juga bisa ke Rumah Aspirasi," ujar Asrul.

Sementara itu Inspektur, Dr. Syahril, M.H menyampaikan, pungli adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

"Sedangkan gratifikasi adalah pemberian kepada pengawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," jelasnya.

Syahril mengungkapkan, kegiatan ini diikuti sebanyak 114 peserta, yang berlangsung selama satu hari dengan menghadirkan narasumber dari pihak terkait.

Tutur hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolres Padang Panjang, Kompol. Alvira, S.H, Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri, Robert Rasmi, M.H yang sekaligus menjadi narasumber. (Rifki/Lex)