Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Pagi ini badan eksekutif Bukittinggi akan menjawab pandangan umum enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi terhadap R-APBD-P 2022 dan R-APBD 2023.

Jawaban badan eksekutif itu akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi,ujar Benny Yusrial ketua DPRD Bukittinggi.

Seperti di ketahui, Walikota Bukittinggi Erman Safar telah menyampaikan nota Rancangan Perda APBD Perobahan 2022 dan Ranperda APBD 2023 pada jumat,( 09/09) dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi, dan Senin (12/09) kemaren,enam fraksi telah nenyampaikan pandangan umumnya terhadap kedua Ranperda tentang APBD tersebut, dan pagi ini merupakan sidang paripurna mendengarkan jawaban badan eksekutif terhadap pemandangan umum enam fraksi tersebut. Setelah itu, nanti akan di bahas secara marathon oleh banggar DPRD dengan TAPD.

Baca Juga

• Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Terpadu Penegakan Tertib Sosial-Pencegahan Judi Online
• Untuk Memanjakan Wisatawan di Bukittinggi, Pjs Wali Kota Launching Info Wisata Berbasis Digital
• Pjs Wako Hani S Rustam Launching Portal TokoUMKM Bukittinggi
• Tingkatkan Kemampuan Literasi Anak, Kadivpas Sumbar Dwi Nastiti Launching E-Library Di LPKA
• Pemko Bukittinggi Gelar Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima

Enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi, yang menyampaikan pandangan umumnya antara lain

Erdison Nimli, dari Fraksi Demokrat.

Erdison Nimli juru bicara Fraksi Demokrat meminta agar penyerapan anggaran, tidak hanya sekadar terserap saja, tetapi bagaimana penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.

"Untuk R-APBD 2023, kami meminta penjelasan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD. Kemudian apa upaya pemko untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja," tanya Erdison Nimli yang akrab dipanggil uncu yang sedang cuti dari tugas tugas jurnalistik sebagai wartawan SKM Editor.

Sementara Fraksi Golkar, yang dibacakan juru bicaranya H. Syafril, mempertanyakan, bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM. Selain itu, juga ditanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.

"Untuk R-APBD 2023,juru bicara Fraksi Golkar juga melirik segi pendapatan. Dimana masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan, dimana masih kurangnya SDM dalam penerapan teknologi informasi dan belum optimalnya pembayaran secara online," ungkapnya.

Fraksi Nasdem-PKB, melalui juru bicaranya Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan apresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran. Namun Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. "Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi," harap juru bicara Fraksi Nasdem-PKB.

Fraksi Nasdem-PKB, juga mempertanyakan strategi Pemko agar tercapainya mandatori UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur 40%. Sementara belanja modal dihantarkan 19%, tanya Zulhamdi Nova Candra.

Fraksi Amanat Nasional Persatuan, yang dibacakan Dedi Fatria, menyampaikan, Pemko butuh evaluasi mendalam , khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah pada masyarakat.

"Untuk APBD 2023, diminta TAPD dan SKPD melakukan penyisiran secara informal. Kepala daerah juga diminta lakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai dengan yang diharapkan," pinta juru bicara Fraksi Amanat Nasional Persatuan, yang dibacakan Dedi Fatria.

Arnis Malin Palimo, dari Fraksi PKS, mempertanyakan, bagaimana rencana Pemko untuk pengelolaan Pasar Atas. Kapan akan dimulai pemberlakukan pembiayaan, karena untuk perawatan biayanya cukup tinggi.

"Dalam hantaran R-APBD 2023, disampaikan defisit sebesar Rp 203,1 milyar. Bagaimana upaya konkrit yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang jumlahnya setara dengan total proyeksi pendapatan," tanyanya.

Frakai Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan harapan agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat. "Untuk R-APBD 2023, dalam efektifitas anggaran, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal," ujarnya.

( Yus )