Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi serahkan honor kader Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi, secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, diwakili Asisten II Setdako Rismal Hadi, didampingi Kepala Dinas P3APPKB Tati Yasmarni.

Penyerahan honor kader KB tersebut, dilakukan dalam kegiatan pertemuan lengkap program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bukittinggi, di Balairung rumah dinas Wali Kota Belakang Balok, Senin (12/09).

Pada kegiatan tersebut, dilakukan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, yang disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi, Sunjana Achmad.

Baca Juga

• Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Terpadu Penegakan Tertib Sosial-Pencegahan Judi Online
• Untuk Memanjakan Wisatawan di Bukittinggi, Pjs Wali Kota Launching Info Wisata Berbasis Digital
• Pjs Wako Hani S Rustam Launching Portal TokoUMKM Bukittinggi
• Tingkatkan Kemampuan Literasi Anak, Kadivpas Sumbar Dwi Nastiti Launching E-Library Di LPKA
• Pemko Bukittinggi Gelar Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima

Menurut Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Tati Yasmarni, ratusan kader KB yang menerima honor perode Juli dan Agustus 2022 ini, terdiri dari kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub PPKBK, kader Poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) se-Kota Bukittinggi, yang jumlah keseluruhannya lebih kurang 600 orang.

Rincian honor yang diterima kader PPKBK Rp 250.000/bulan. Sedangkan honor untuk Sub PPKBK, dan kader Poktan BKB, BKR, dan BKL adalah Rp 100.000/bulan,rinci Tati.

Dikatakannya, honor kader PPKBK yang diserahkan ini berasal oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari BKKBN Pusat. Sedangkan untuk honor Sub PPKBK dan Poktan, sepenuhnya dari APBD Kota Bukittinggi dengan besaran honor Rp 100.000/bulan. Besaran honor untuk Sub PPKBK dan Poktan tersebut masih mengacu kepada standar biaya yang lama, ujarnya.

"Mengingat keterbatasan anggaran pada APBD Kota Bukittinggi, maka honor untuk Sub PPKBK dan Poktan masih mengacu kepada standar biaya yang lama. Meski jumlahnya tidak seberapa, namun pemberian honor ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemko Bukittinggi terhadap para kader yang ada dilapangan," ungkapTati.

Lebih lanjut Tati mengatakan, kader PPKBK berjumlah 24 orang yang mengkoordinir seluruh kader yang membidangi program Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA). Kinerja yang mereka kawal adalah seberapa besar akseptor KB yang mampu mereka motivasi, baik untuk akseptor KB baru dari pasangan calon pengantin, maupun akseptor KB aktif untuk pasangan usia subur,tambahnya.

Sementara Wali Kota Bukittinggi diwakili Asisten II Setdako, Rismal Hadi menyampaikan, kader KB yang ada pada Dinas P3APPKB adalah pejuang-pejuang kemanusian yang ada dilapangan, karena mereka berjuang dilapangan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Selain pejuang, kader-kader di kelurahan ini juga merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah daerah dilapangan.

"Pemko Bukittinggi menyampaikan terima kasih kepada para keder yang telah bekerja keras dilapangan dengan tulus dan ikhlas. Kami akui, jumlah honor yang diterima memang belum setara dengan jerih payah para kader dalam mensosialisasikan berbagai program KB di lapangan. Kedapan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan bantuan dan biaya operasional bagi petugas dan kader di lapangan. Namun dengan kondisi sekarang, inilah baru kemampuan keuangan daerah kita," jelas Rismal.

Rismal Hadi mengakui, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada perekonomian masyarakat, tapi juga berdampak terhadap keuangan daerah. Sejak terjadinya pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi pada 2020 lalu, maka pendapatan daerah Kota Bukittinggi berkurang hampir 200 miliar. Dengan berkurangnya pendapatan tersebut, maka anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik terpaksa harus ditekan.

Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 pada 2018 dan 2019, memang banyak kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan. Karna pada saat itu anggaran di pemerintah daerah cukup banyak dan mencukupi untuk kegiatan pembangunan. Namun sejak 2020, anggaran APBD berkurang hampir 200-300 milliar, sehingga tidak banyak kegiatan pembangunan fisik yang bisa dilaksanakan saat ini, jelasnya.

"Oleh karena itu sekarang ini, Wali Kota lebih banyak melakukan kegiatan dan program sosial kemasyarakatan dengan turun kelapangan dan memberikan bantuan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat," tambah Rismal.

( Yus )