Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Seluruh OPD di Bukittinggi telah mengikuti pembinaan statistik sektoral tahun 2022, melalui workshop penyusunan metadata yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Bukittinggi di Balcone Hotel, Kamis (10/11).

Menurut Mukhlis, Kepala BPS Bukittinggi mengatakan, BPS sebagai Pembina Data, mendapat tugas untuk membantu mewujudkan OPD yang mandiri dalam melaksanakan pengelolaan statistik sektoral yang sesuai dengan AA Norma Standar, Prosedur dan Ketentuan yang dituangkan dalam Perka BPS nomor 4 tahun 2019.

Diharapkan dari kegiatan ini, OPD Kota Bukittinggi menjadi lebih mandiri dalam menyusun metadata sektoral.

Baca Juga

• Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Terpadu Penegakan Tertib Sosial-Pencegahan Judi Online
• Untuk Memanjakan Wisatawan di Bukittinggi, Pjs Wali Kota Launching Info Wisata Berbasis Digital
• Pjs Wako Hani S Rustam Launching Portal TokoUMKM Bukittinggi
• Tingkatkan Kemampuan Literasi Anak, Kadivpas Sumbar Dwi Nastiti Launching E-Library Di LPKA
• Pemko Bukittinggi Gelar Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima

"Diharapkan OPD dapat melaksanakan metadata ini secara mandiri. Kebutuhan data itu yang sangat penting sekali, jadi dengan kegiatan ini kami berharap seluruh kebutuhan data dapat dilengkapi. Sehingga pengelolaan kegiatan statistik sektoral di OPD dapat berjalan dengan baik,"ujar Mhklis didampingi koordinator fungsi IPDS, Dont Worry. ungkapnya.

Sementara Asisten II Setdako Bukittinggi, Rismal Hadi, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bimtek yang dilaksanakan Diskominfo.

BPS cukup gencar untuk masalah data. Tidak hanya data makro secara nasional, tapi juga data datang yang dibutuhkan pemerintah daerah.

"Kegiatan ini sangat penting untuk pemerintah daerah. BPS sebagai pembina data, sangat perhatian. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, harus berdasarkan data," jelasnya.

Rismal mengakui, beberapa waktu terakhir, kebijakan atau perencanaan yang diambil, masih dilandaskan pada intuisi atau perasaan. Itu terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau bahkan tidak punya data sama sekali.

"Masalah ini yang harus dibenahi untuk kedepannya. Kebijakan atau regulasi apapun yang akan diambil, harus berdasarkan data yang akurat. Sehingga dapat mengambil solusi dari permasalahan yang timbul dengan cepat dan tepat", tegasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Selain dari BPS Bukittinggi, juga dihadirkan narasumber dari BPS Sumatra Barat, tambahnya.

( Yus )