Penulis: Shintia/Lex | Editor: Marjeni Rokcalva
PADANG PANJANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang akan terus melanjutkan langkah strategis dalam penurunan inflasi. Baik yang sudah dilakukan sebelumnya, maupun yang akan dilaksanakan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris TPID, Putra Dewangga, S.S, M.Si saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah-langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah melalui Zoom Meeting, di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Senin (9/1/2023).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ini, dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A P, M.Si, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ewasoska, S H, kepala BPS, kepala OPD dan undangan lainnya.
"Inflasi Padang Panjang sepanjang 2022 mengacu ke inflasi Kota IHK terdekat, yaitu Kota Bukittinggi. Inflasinya sebesar 7,76%, lebih tinggi dari Provinisi Sumatera Barat 7,43% dan nasional yang sebesar 5,42%," ujar Putra.
Beberapa pengendalian inflasi yang sudah dilakukan pada 2022 di Kota Padang Panjang, di antaranya penyaluran BST (bantuan sosial tunai) untuk semua DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dari anggaran pusat dan APBD. Pemantauan harga dan stok pangan setiap hari oleh tim dari Dinas Pangan dan Pertanian bersama Dinas Perdakop UKM. High Level Meeting (HLM) dan rapat teknis TPID.
"Mengikuti HLM dan rakor TPID di tingkat provinsi dan nasional baik secara offline maupun online. Gerakan tanaman cepat panen seperti gerakan tanam cabai, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, realisasi BTT, refokusing 2% DTU dan DID untuk penanganan dampak inflasi dan subsidi transportasi dari APBD," paparnya. (Shintia/Lex)
Komentar