Penulis: KS/Hms/Je | Editor: Medio Agusta

TUAPEIJAT - Dalam rangka mengggenjot Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kinerja, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal hingga ke pelosok desa dan dusun, Bupati kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet meminta Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmuddin siregar agar membuat surat perjanjian kerjasama atau MoU dengan 15 Kepala Puskesmas di Mentawai.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa jika selama enam bulan ke depan Kepala Puskesmas (Kapus) tersebut tidak berhasil mencapai target dari beberapa indikator yang ditetapkan, maka akan diberhentikan.

Adapun isi MoU terdiri dari beberapa item diantaranya, menihilkan angka kematian ibu hamil/melahirkan maupun bayi, men- zerokan gizi buruk dan stunting dengan membina pola makan dan pola asuh masyarakat, tidak ada masyarakat yang tidak diimunisasi, serta menyelesaikan persoalan penyakit menular TB dan malaria.

Baca Juga

• Besok, Gubernur Sumbar Lantik Martinus Dahlan Sebagai Penjabat Bupati Kep. Mentawai
• Bupati Mentawai Sorot Sampah Terapung di Laut Sikakap Saat Melantik 151 Pejabat
• Bupati Mentawai Minta Petugas Kesehatan Layani Masyarakat Secara Merata
• Terus Berinovasi, Bank Nagari Mentawai Buka Money Changer
• Kabut Asap, Bupati Mentawai Imbau Warga Tetap Waspada

"Memberantas stunting itu dimulai sejak janin dalam kandungan, bukan setelah melahirkan saja. Petugas kesehatan harus mengunjungi ibu hamil memastikan kondisinya," kata Yudas Sabaggalet saat membuka Rapat Koordinasi pelayanan kesehatan masyarakat Dinkes Mentawai di aula DPMPTSP, Senin (21/1/2020).

Kepada para petugas medis, Yudas berharap agar mereka mampu mengayomi, memberdayakan masyarakat, turun ke lapangan, berbaur, kreatif, dan inisiatif. Lebih lanjut, untuk memantau atau mengawasi perkembangan kegiatan setiap puskesmas, Yudas juga meminta kepada Kepala Dinas Kominfo Mentawai agar membuat sebuah aplikasi.

Dengan demikian setiap kegiatan Puskesmas masuk dalam data aplikasi dan dapat dikontrol dari jauh. Sementara itu terkait sanitasi masyarakat, program jambanisasi / pembuatan jamban, ia mengatakan tidak memerlukan anggaran yang banyak namun perlu swadaya masyarakat.

(KS/Hms/Je)