PADANG - Sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kamis, 25 Februari 2021 pagi, di Istana Negara Jakarta, duet Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar), mulai bekerja membenahi segala sektor yang porak-poranda diterjang pandemi Covid-19 di Sumbar.

Usai dilantik, keduanya menyatakan akan langsung bekerja untuk masyarakat di Sumatera Barat sebagaimana program 100 hari yang menjadi janji kampanye mereka.

"Insya Allah dalam waktu 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan yang pertama sekali, mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi Sumatera Barat 2021-2024," ujar Mahyeldi dalam keterangan pers secara virtual yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Kamis (25/2/2021).

"Kemudian kita prioritaskan bagaimana untuk penanganan Covid-19 dan kemudian selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Program lain yang segera dijalankan yakni penguatan UMKM dan pemberian kemudahan mendapatkan modal usaha bagi kalangan UMKM yang ada di Sumatera Barat.

Mahyeldi-Audy pun menyebut akan berkonsentrasi mengembangkan kearifan lokal berfalsafahkan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Ini merupakan agenda yang ada kaitannya dengan peningkatan pariwisata dan pendidikan.

Pasangan ini juga melakukan terobosan mencetak atau melahirkan 100.000 milenial entrepreneur hingga 2024 dan mendorong kalangan anak muda menjadi bisnismen baru dalam berbagai bidang.

Janji tersebit seiring waktu, terbukti. Bahkan, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengatakan atas kolaborasi bersama dengan seluruh pihak dalam merealisasikan visi daerah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais pada Tahun 2025" kinerja Pemprov Sumbar berhasil mendapatkan respon positif dan segudang perhargaan dari Pemerintah Pusat.

Dan di hari jadi Sumbar ke-78 yag diperingati di Gedung DPRD Sumbar dalam sidang paripurna istimewa, Minggu (1/9/2023), Gubernur Mahyeldi menyampaikan sejumlah keberhasilan Pemprov yang mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Pusat, baik Presiden langsung maupun dari kementerian/lembaga, di hadapan para undangan yang hadir.

Gubernur Mahyeldi merinci beberapa dari penghargaan tersebut diantaranya, penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali secara berturut-turut. Ini merupakan bukti akan baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian ia juga menyebut, pada tahun ini Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersamaan juga menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI. Hal tersebut juga merupakan bukti kesungguhan Pemprov Sumbar dalam bidang pertanian.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga mendapat peringkat 3 Nasional dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Award (SPM Award) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti keberpihakan pihaknya kepada masyarakat miskin dan sekaligus wujud optimalisasi pemerataan pelayanan dasar di Sumbar.

Provinsi Sumatera Barat kemudian juga telah berhasil mendapatkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti tingginya komitmen Pemprov Sumbar dalam melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat.

Keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memastikan dan menjaga keselamatan tenaga kerja selama bekerja di Sumbar, juga diganjar penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai Kepala Daerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Tahun 2023.

Penghargaan Bintang Adidaya Jagadita dari Menteri Perindustrian RI yang merupakan penghargaan tertinggi bidang Koperasi juga berhasil diraih berkat keseriusan Pemprov Sumbar dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi.

Ada pula penghargaan Lencana Satya Utama Inovasi Desa yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, atas keberhasilan Pemprov Sumbar dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dalam menggunakan teknologi tepat guna sehingga bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu Pemprov Sumbar juga berhasil meraih anugerah KPAI 2023 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas kontribusi Pemprov Sumbar dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tidak berakhir di situ, Pemprov Sumbar kembali mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah bukti Pemprov Sumbar dinilai telah merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan.

Penghargaan atas Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Sindikasi Kejahatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari BP2MI juga membuktikan bahwa Sumbar telah berupaya melindungi PMI khususnya yang berasal dari Sumbar.

Gubernur mengatakan dalam setiap penghargaan itu, Pemprov Sumbar tidak berjalan sendiri. Ada kolaborasi dan kerjasama yang terjalin apik dengan DPRD, Kabupaten dan Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, bahkan pengusaha, dan berbagai komponen masyarakat, telah bahu-membahu membangun Sumatera Barat.

"Demikian banyak hasil yang telah diraih, tetapi kita tidak boleh sudah merasa puas, karena pembangunan adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Proses pembangunan akan selalu bergerak sesuai dengan harapan dan kebutuhan manusia yang juga selalu berkembang, " kata Gubernur.

Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi guna menjadikan Sumbar Provinsi yang maju, sejahtera, unggul dan berkelanjutan.

Tiga Indikator Keberhasilan

Kemajuan yang dicapai duet Mahyeldi-Audy bisa dilihat dari tiga faktor utama, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan dan Profil Tenaga Kerja yang menjanjikan bagi perbaikan ekonomi daerah.

Data resmi yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan time series 10 tahun terakhir (2012-2022) di Sumatera Barat terus MENINGKAT dan tetap berada diatas nilai IPM Nasional. Bila tahun 2012 sebesar 68,36 di tahun 2022 melonjak jadi 73,26.

IPM Sumbar berada di nomor tiga tertinggi di Pulau Sumatera dan nomor sembilan secara nasional. Disamping itu, rata-rata usia sekolah di Sumbar sudah IPM tertinggai dipegang oleh Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Untuk Angka Kemiskinan, Berdasarkan time series 10 tahun terakhir (2012-2022), Angka Kemiskinan Sumatera Barat cenderung MENURUN. Angka Kemiskinan mengalami lonjakan pada tahun 2021 seiring dengan berakhirnya program bantuan dalam rangka penanganan Covid-19. Kemiskinan ekstrem tahun 2022 turun menjadi 0,77% (berkurang 40.262 jiwa).

Untuk mengatasi semua ini, di tahun 2023 Pemprov Sumbar menggelontorkan dana sebesar Rp. 1.680.634.279.626 yang berada pada 20 Perangkat Daerah dengan 63 Program dengan tiga sasaran yakni, pertama, Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat dengan anggaran Rp.916.891.119.381. Kedua, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan anggaran Rp.410.810.646.942 dan terakhir Meminimalkan Kantong Kemiskinan dengan pagu dana sebesar Rp.52.932.513.303.

Sedangkan, Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan telah berhasil menurunkan angka pengangguran dampak Covid-19 dari 7,07% di Tahun 2020 menjadi 5,86% pada Tahun 2022. Keberhasilan pembangunan telah mendorong kenaikan angkatan kerja yang bekerja dan menekan pengangguran pasca Covid-19. (Adpsb/BM)