Penulis: ET | Editor: Medio Agusta

Padang-Dalam perkembangan kehidupan bangsa saat ini, kita perlu berperan serta untuk mengantisipasi paham radikalisasi dan intoleransi yang mungkin saja mulai berkembang. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, akibatnya tidak semua informasi bisa dipahami secara cerdas. Untuk itu Rektor Universitas Negeri Padang meresmikan Pusat Studi Moderasi Kebangsaan (PASAMO) Universitas Negeri Padang diharapkan bisa eksis untuk menangkal paham radikal dan intoleransi ini.

Demikian disampaikan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. ketika membuka kegiatan kuliah umum dan pengukuhan Pusat Studi Moderasi Kebangsaan (PASAMO) Universitas Negeri Padang pada hari ini (30/1) bertempat di Auditorium Kampus UNP Air Tawar Padang.

Selanjutnya Rektor Prof. Ganefri, Ph.D. menjelaskan bahwa seluruh sivitas akademika bertanggung jawab untuk menangkal paham tersebut. Untuk itu kata Prof. Ganefri, mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sebagian besar calon pendidik diharapkan harus ikut berperan untuk menangkal paham radikal dan intoleransi tersebut.

Baca Juga

• Prodi Animasi Sekolah Vokasi UNP Rancang Kolaborasi dengan International Islamic University Malaysia
• Dosen Sendratasik FBS UNP Dosen Tamu di Universiti Malaya, Malaysia
• Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNP Gelar Seminar English for Young Learner
• Subuh Mubarak UNP Pagi Ini: Zakat Membersihkan Raga Menentramkan Jiwa
• UNP dan Rajagrafindo Selenggarakan Lokakarya Penulisan Buku Ajar dan Buku Teks

Sebelum kuliah umum Rektor Prof. Ganefri, Ph.D. meresmikan dan mengukuhkan pengurus Pusat Studi Moderasi Kebangsaan (PASAMO) Universitas Negeri Padang yang diketuai oleh Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A. Pada kuliah umum tersebut, tampil sebagai narasumber Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H. dengan menyampaikan topik Tenaga Pendidik sebagai Agen Terdepan dalam Program Deradikalisasi dan Moderasi.

Menurut Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H., dunia pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya menyiapkan pengetahuan bagi anak didik, tetapi juga harus dsn penting untuk pendidikan aklak anak didik di Indonesia.

"Proses derekalisasi itu dilakukan dengan beberapa tahap adalah praradikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi. Proses ini bisa kita lacak dalam usaha untuk mencegahnya radikalisasi tersebut di Indonesia," jelas Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H.

Selanjutnya Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H. menegaskan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di Indonesia termasuk di Indonesia diharapkan bersama-sama ikut untuk mencegah radikalisasi dan intoleransi tersebut. (ET)