Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Kembali Pemerintah Kota Bukittinggi meraih penghargaan. Kali ini penghargaan itu diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi,karena dinilai terbaik dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Penghargaan itu, diterima Sekda Bukittinggi, pada peringatan acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, di halaman kantor Gubernur Sumbar, Minggu (29/10).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, melalui Sekretaris Daerah, Martias Wanto, selaku Koordinator TPAKD Bukittinggi, didampingi Asisten II Setdako, Rismal Hadi serta Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ahda Hidayat, menyampaikan apresiasi terhadap OJK Sumbar yang telah melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Baca Juga

• Pjs Wako Bukittinggi Bentuk Tim Terpadu Penegakan Tertib Sosial-Pencegahan Judi Online
• Untuk Memanjakan Wisatawan di Bukittinggi, Pjs Wali Kota Launching Info Wisata Berbasis Digital
• Pjs Wako Hani S Rustam Launching Portal TokoUMKM Bukittinggi
• Tingkatkan Kemampuan Literasi Anak, Kadivpas Sumbar Dwi Nastiti Launching E-Library Di LPKA
• Pemko Bukittinggi Gelar Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima

Tahun ini, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar, untuk pertama kalinya sejak 2016 melaksanakan penilaian tahun ini. TPAKD Kota Bukittinggi menjadi satu satunya kota di Sumbar yang mendapat penghargaan dalam ajang tersebut.

Menurut Sekda, TPAKD Bukittinggi, melalui arahan Bapak Wali Kota, terus berupaya meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, terangnya

Lebih lanjut Sekda Martias Wanto, mengatakan, Sejumlah program prioritas Bapak Wako, kita diarahkan agar bagaimana pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat dalam membantu mengatasi masalah keuangan dan memulihkan ekonomi warga.

Salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi, bersinergi dengan BPRS Jam Gadang melalui Tabungan Utsman, pinjaman tanpa bunga tanpa agunan.

Program ini untuk mengatasi masyarakat agar tidak terjerat rentenir yang dapat merugikan mereka.

"Terima kasih pada OJK Sumbar dan TPAKD Sumbar yang telah memberikan nilai terbaik untuk Kota Bukittinggi. Ini tentu akan jadi sejarah untuk Pemko dan masyarakat Bukittinggi. Namun lebih dari pada itu, apapun yang kita lakukan memang tujuannya adalah bagaimana mengatasi persoalan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Sementara Plt Kepala OJK Sumbar, Untung Santoso, mengatakan, OJK bersama dengan stakeholders terkait, menyelenggarakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera".

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga Bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dimana masyarakat dapat mengakses serta memperoleh pengetahuan baru yang seluas-luasnya mengenai industri jasa keuangan, jelasnya

Menurut Untung Santoso, Tujuan penetapan BIK adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan, dengan harapan ke depan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, jelasnya.

Dikatakannya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagai rangkaian Bulan Inklusi Keuangan, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, sebagai Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat, memberikan penghargaan bagi TPAKD Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, ungkapnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan, penjelasan tentang akses keuangan tidak hanya bermanfaat individu tapi dapat mempercepat roda perekonomian pemerintah.

Inklusi keuangan dapat mendorong perekonomian masyarakat. BIK ini dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang jasa keuangan, agar tidak tertipu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat Sumbar khususnya di bidang keuangan. Untuk itu, dibentuk TPAKD di seluruh kabupaten kota di Sumatra Barat. Kehadiran TPAKD dapat mengambil peran serta dalam memecahkan masalah akses keuangan masyarakat. Target nasional, akhir 2024 nanti, 98 persen masyarakat Indonesia memiliki akses keuangan yang formal. Sementara, hingga saat ini di Sumbar sendiri baru terealisasi 76,88 persen. Semoga kita bisa capai ini bersama," ungkapnya.

Ada tiga kabupaten kota di Sumbar, yang menerima penghargaan dari OJK, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Puncak BIK tahun 2023 ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan dan perlombaan seperti jalan santai, lomba mewarnai, lomba reels, instagram on the spot, lomba treasure hunt, dan PUJK Got Talent.(Yus)