PADANG PANJANG - Di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia, Kota Padang Panjang masih menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan angka kemiskinan nol persen pada 2023 ini.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang Panjang Semester II-2023, Kamis (7/12/2023) di Aula Bappeda.
"Kita masih menjadi satu-satunya daerah di Sumbar, dengan angka kemiskinan nol persen. Namun jangan terlena, target angka realisasi pada 2023 itu, 5,36% persen. Itu masih cukup tinggi. Kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, dengan melanjutkan program, serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak," katanya.
Sonny mengungkapkan, berbagai upaya Pemko dalam penurunan angka kemiskinan mengalami tren yang cukup bagus. Ini terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin Padang Panjang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
"Walaupun sempat mengalami kenaikan pada 2021 sebesar 0,68 persen, pada 2022 dapat kembali diturunkan menjadi menjadi 5,14 persen. Ini buah dari kerja sama seluruh pihak. Kendati capaian 2022 sudah melampaui target, 2023 ini tentunya ada target yang harus kita penuhi. Di akhir 2023 ini kita akan bekerja keras mengejar target angka 5,36 persen," jelasnya.
Sonny meminta kepada TKPKD dan pihak terkait lainnya agar dapat lebih proaktif, baik dalam memberikan bahan perencanaan, pemantauan, maupun membantu dalam pemecahan masalah yang timbul di lapangan terkait dengan percepatan pengentasan angka kemiskinan."Rakor yang kita laksanakan hari ini adalah momen yang sangat strategis bagi kita untuk memantapkan langkah. Agar program penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dapat terprogram secara sinergis terutama dalam penentuan kebijakan lokasi dan sasaran," ucapnya.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M menyebutkan, progres penurunan angka kemiskinan RPJMD 2018-2023 di bawah 5,65 persen sudah tercapai. Dengan indikator makro daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 diangka 4,39.
"Kita berharap seluruh OPD dapat melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini," harapnya.
Ditambahkannya, beberapa strategi pun telah disiapkan Pemko dalam menanggulangi kemiskinan. Di antaranya pengembangan kualitas SDM, peningkatan kondisi pemukiman, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pembentukan kelompok usaha bidang pemasaran, revitalisasi usaha hortikultura, peternakan dan lain lain.
Editor :
