Penulis: Ynd | Editor: Vajrel Tri Ananda

PADANG - Perbaikan Sistem Pelayanan Publik bukan untuk dinilai, tetapi menjadi tolak ukur kinerja, kewajiban, dan core value dalam melaksanakan tugas pelayanan. Pesisir Selatan, sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang sukses mendapatkan anugerah dalam penilaian penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI.

Hal itu diungkapkan Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Mawardi Roska, S.I.P paska menerima Anugerah Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI, Senin (8/1/2024) malam, bertempat di Auditorium Gubernuran di Padang.

Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menperoleh anugerah oleh Ombudsman RI dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023.

Baca Juga

• Mawardi Roska: Kemensos Terima Tambahan Usulan Penerima PKH Pemkab Pessel
• Pemkab Pessel Lakukan Pengaspalan Jalan Pasar Lagan-Lagan Kecil
• Website Resmi Pemkab Pessel Terus Berbenah
• Pemkab Pessel Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Kasai, Nagari Lunang
• Pemkab Pessel Lakukan Pengaspalan Jalan Lansano-Muaro Surantiah

"Alhamdulillah, Kab. Pesisir Selatan masuk rangking sepuluh besar, dengan nilai 79,33, disusul Kab. Sijunjung 78,78 dan Kab. Kepulauan Mentawai 67,03," terangnya.

Senada, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, bahwa perbaikan sistem Pelayanan Publik sebagai upaya dalam membentuk core value ASN yang berorientasi pada pelayanan.

"Tujuan penilaian ini adalah perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan terhadap mal administrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana dan fasilitas, pelayanan khusus, pengelola pengaduan, penilaian kinerja, visi misi, moto pelayanan,

atribut, kompetensi pelaksana dan pelayanan terpadu pada tiap unit pelayanan publik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,"jelasnya.

Senada, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, pelayanan adalah esensi kehadiran negara dan pemerintah bagi masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan yang baik menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah dan jajarannya.

"Semoga, pada tahun 2024 kita dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan bagi warga Sumatera Barat. Jangan berpuas diri dengan kondisi yang ada, sebab kita masih berusaha meningkatkan pelayanan termasuk dalam memaksimalkan digitalisasi,"jelanya.

Untuk itu, Mahyeldi berharap, agar kabupaten/kota dan provinsi terus bersinergi dan berkolaborasi.

Ikut hadir Forkopimda, Bupati/Walikota, Bawaslu, KPU, OPD Provinsi Sumatera Barat, dan OPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. (Ynd)