Penulis: Adpsb/Isq | Editor: Vajrel Tri Ananda
BUKITTINGGI - Pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumatera Barat (Sumbar), diharapkan terus meningkatkan kualitas validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). Sehingga, penyaluran bansos di Sumbar dapat lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, saat menghadiri agenda Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS tingkat Sumbar, Kamis, (02/02/2024) di Hotel Triple Three Bukittinggi. Sekda menekankan, pemahaman pejabat serta operator pengelola DTKS terkait kualitas data perlu selalu ditingkatkan.
"Saat penyaluran bansos sudah lebih tepat, maka penanggulangan kemiskinan di Sumbar akan semakin baik. Ini penting untuk dipahami oleh para operator DTKS hingga tingkat desa/nagari/kelurahan, serta oleh pejabat terkait di Kota/Kabupaten serta Provinsi," ucap Sekda Hansastri yang hadir mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, yang di saat bersaman tengah kunjungan kerja ke Kabupaten Solok Selatan.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Sekda Hansastri berharap agar para operator pengelola DTKS dapat mengikuti rakor dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman melalui materi yang disampaikan oleh para Narasumber. "Selaku ujung tombak pengelolaan DTKS, kualitas dan pemahaman saudara harus terus ditingkatkan," ucapnya menekankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah, dalam laporannya menyebutkan, tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut antara lain untuk meningkatkan pemahaman para pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kota/kabupaten, serta petugas data di tingkat desa/nagar/kelurahan.
"Ada pun peserta dalam kegiatan rakor ini antara lain para Kepala Dinsos Kabupaten/Kota, para Pejabat Eselon III yang membidangi DTKS dan P3KE, serta para operator DTKS, dengan total peserta 100 orang," ucap Syaifullah.
Ada pun materi yang disampaikan dalam rakor tersebut, sambungnya, terdiri dari kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial di Sumbar, peningkatan kualitas DTKS demi penyaluran bansos yang tepat sasaran, tata cara pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG, serta meningkatkan pemahaman teradap Peraturan Menteri Sosial terkait Pengelolaan DTKS.
"Melalui kegiatan ini nantinya, kita berharap segala informasi terkait pengelolaan DTKS tersampaikan dengan baik, tercipta kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran," ucap Syaifullah dalam kegiatan yang juga menghadirkan Gubernur Sumbar, Kepala Dinsos Bukittinggi, serta Pejabat Pusat Data dan Informasi Kemensos RI selaku para pemateri. (Adpsb/Isq)
Komentar