Penulis: Rnd | Editor: Marjeni Rokcalva

PAINAN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengingatkan pengelola keuangan panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan memberikan hak keuangan penyelenggara pemilu, yang berada di tingkat nagari dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara utuh tanpa pemotongan sesenpun.

"Tidak boleh ada pemotongan dalam pembayaran honor dan keuangan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu," kata Afriki Musmaidi, Sabtu (10/2/2024), di Painan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu usai membuka rapat kordinasi kesiapan fasilitasi pengawasan masa tenang dan pemungutan suara antara Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, dengan pengelola keuangan Panwaslu kecamatan, kemaren.

Baca Juga

• Bawaslu Pessel Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Seniman Rabab Pasisia
• Ketua Bawaslu Pessel Afriki Ingatkan Panwascam Awasi Porses Rekapitulasi di Kecamatan
• Bawaslu Pessel Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih di Rumah Dinas Bupati
• Siap-Siap! Bawaslu Pessel Bakal Rekrut Panwaslu Kecamatan dengan Dua Tahapan
• Bawaslu Pessel Lakukan Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang

Diakuinya, selama ini pengelolaan keuangan di jajaran Bawaslu sangat transparan dan bersih tidak ada pernah pemotongan hak hak jajaran dibawahnya, untuk perlu dipertahankan.

" Selama ini Bawaslu dinilai transparan dalam keuangan, hal itu perlu dipertahan. Jangan sampai di hari pemungutan suara ternoda perkerjaan kita selama sudah baik,".

Sementara itu, Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, menambahkan rapat kordinasi kesiapan fasilitasi keuangan dalam menghadapi masa tenang dan pemungutan suara dilaksanakan untuk menyampaikan teknis pembayaran hak hak keuangan Pengawas TPS dan realisasi anggaran berkaitan dengan masa tenang.

Dari rapat kordinasi ditegaskan bahwa pembayaran hak hak keuangan dilakukan oleh sekretariat Panwascam kecamatan lansung kepada Pengawas TPS.

Adapun hak hak keuangan yang akan diterima oleh Pengawas TPS, yaitu pengganti uang makan, pengganti uang transpor dan honorarium.

Diantara hak keuangan itu, ada yang direalisasi sebelum hari pemungutan suara, yaitu pengganti uang makan sebesar Rp 120 ribu, sementara honor dan uang transpor dibayarkan setelah hari pemungutan suara.

" Kita berharap selain sukses penyelenggaran teknis pengawasan pemilu juga sukses pertanggungjawaban keuangan, " tutupnya. (Rnd)