Penulis: Adpsb/Isq | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) serta kementerian terkait, dalam merespons kejadian bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar dalam sepekan terakhir.

Apresiasi itu disampaikan Menko Muhadjir saat memimpin rapat tingkat kementerian (RTM) terkait penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumbar, yang berlangsung secara hybrid, Rabu (13/03/2024). Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran turut menghadiri rapat tersebut secara daring dari Kompleks Gubernuran.

"Terima kasih kepada Pemprov Sumbar serta Kementerian terkait yang telah menangani kondisi ini dengan sangat baik. Ke depan, kita berharap dan membutuhkan langkah-langkah strategis agar dampak bencana yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," ucap Menko Muhadjir.

Baca Juga

• Karena Masih Minim, Menko PMK Minta BNPB Tambah Shelter di Sumbar
• Berada di Sumbar, Menko PMK Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Sosialisasi Mitigasi Bencana
• Wawako Padang Panjang Paparkan Program Penurunan Stunting dalam Roadshow Kemenko PMK
• Tinjau Lokasi Gempa Malampah, Menko PMK Minta Validasi Data Dipercepat
• Pemerintah Tiadakan Mudik Idul Fitri 2021

Di samping itu, Menko Muhadjir juga meminta agar pemerintah daerah (Pemda) terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar yang terdampak oleh bencana banjir dan longsor, agar melakukan pendataan kebutuhan bantuan yang sifatnya mendesak, serta mendata secara rinci dampak kerusakan yang disebabkan oleh banjir yang terjadi pada 7-8 Maret 2024 tersebut.

"Harap didata betul-betul, agar responsnya bisa disegerakan oleh pihak kementerian, terlebih lagi soal bahan pokok yang tentu bisa disegerakan. Di samping itu, data kerusakan juga harus didata dengan baik," ucap Menko Muhadjir yang dalam RTM tersebut turut didampingi Kepala Basarnas, Kusworo, serta sejumlah pejabat utama Kemensos, BNPB, Kementerian PUPR, dan Kemenkes RI.

Sementara itu dalam kesempatannya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa kejadian bencana banjir dan longsor di Sumbar dalam sepekan terakhir telah melanda setidaknya 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, serta Kota Padang.

"Dampak paling besar terjadi di Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Secara keseluruhan, bencana ini menimbulkan kerugian sementara mencapai Rp366 miliar. Selain itu, 27 warga kita meninggal dunia, 5 orang masih dalam pencarian, lebih dari 80 ribu warga terdampak, 5.223 unit rumah rusak, 31.479 unit rumah terdampak, 30 unit sekolah rusak, 2 unit sarana kesehatan rusak, 50 unit tempat ibadah rusak, 2.213 ekor ternak mati atau hilang, dan lebih dari 5.000 hektare lahan pertanian juga terdampak," ucap Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap pemerintah pusat melalui jajaran kementerian dan lembaga terkait terus menambah dukungan bantuan untuk daerah dan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Sejauh ini, katanya, telah dilakukan penyaluran 36 ton lebih beras dan akan menyusul 240 ton lagi untuk disalurkan. Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi warga terdampak, juga telah didirikan 27 dapur umum dengan produksi ribuan bungkus nasi setiap waktu makan.

"Pemprov Sumbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, dalam memberikan perhatian pada bencana yang terjadi di Sumbar. Namun di samping itu, kami tetap butuh lebih banyak dukungan, termasuk terkait dengan relokasi perumahan warga yang harus dilakukan, seperti di Langgai Pesisir Selatan dan Batang Anai Padang Pariaman. Selain itu, kita juga butuh bantuan atas kerugian lahan pertanian dan ternak yang dialami dalam musibah kali ini," ucap Gubernur lagi.

Hadir mendamping Gubernur dalam rapat tersebut, Sekteris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar. Di samping itu, rapat juga diikuti oleh sejumlah Kepala Daerah, Sekda, dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar. (Adpsb/Isq)