PADANG - Pembangunan Tol Ruas Padang - Sicincin terus dikebut, saat ini progres fisiknya telah mencapai 60 persen dari total sepanjang 36,6 kilometer.
Sebelumnya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono telah meminta PT Hutama Karya (HK) selaku pelaksana pekerjaan untuk merampungkan pembangunan pada Bulan Juli 2024.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar, Rifda Suriani menyebut saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah berupaya maksimal agar proses pembangunan ini bisa rampung sesuai harapan.
Bahkan ia mengatakan, Pemprov Sumbar juga sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan skema bantuan keuangan khusus (BKK). Guna pembiayaan ganti rugi lahan exit tol Tarok City.
"Bantuan itu diberikan, berdasarkan permohonan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Pemprov Sumbar," ungkap Rifda di Padang, Sabtu (11/5/2024).
Kendati demikian, sejumlah dinamika masih saja terjadi di lapangan, seperti halnya dalam tahapan Konsultasi Publik kepada masyarakat pemilik lahan dalam rangka penetapan lokasi (Penlok). Saat mereka diundang, beberapa pemilik lahan masih ada yang berhalangan hadir, sehingga perlu diundang kembali agar Penlok di dua daerah tersebut selesai."Ketika dilakukan Konsultasi Publik, sebagian besar masyarakat telah bersedia lahannya dipakai untuk lahan exit tol. Namun, yang hadir kan belum semua, jadi pemilik lahan yang belum hadir itu, harus kita undang atau datangi kembali," ungkap Rifda.
Dijelaskannya, ketika penetapan Penlok itu selesai. Maka selanjutnya akan menjadi kewenangan BPN dan Kementerian PUPR untuk memproses kelanjutannya.
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan semua pihak harus berupaya maksimal agar pembangunan jalan tol ruas Padang - Sicincin ini bisa tuntas sesuai arahan yg disampaikan oleh Menteri PUPR, yakni Juli mendatang.
"Semuanya tentu perlu menyegerakan, Pemprov dengan menuntaskan Penloknya, BPN dan Kementerian PUPR dengan percepatan pembayaran pengantian lahannya, dan Hutama Karya untuk pembangunan fisiknya itu juga harus lebih dikebut. Itu himbauan dari kita di DPRD," tegasnya.
Editor :
