Penulis: Lex | Editor: Armed

PADANG PANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD, Senin (13/5).

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat kepala sekolah, dan guru.

Penyampaian rekomendasi dibacakan Anggota DPRD, Hendra Saputra, S.H terdapat 20 poin penting rekomendasi yang disampaikannya. Diantaranya, wali kota diharapkan untuk melakukan monitoring terhadap setiap program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD, sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.

Baca Juga

• Pastikan Perkembangan Usaha di Padang Panjang, Dekranasda Tinjau UMKM
• Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Dharmasraya Bertekad Laksanakan P4K
• Aksi Peduli Lingkungan, Perkim LH Padang Panjang Bagikan Eco Enzyme dan Tas Daur Ulang
• Pj Sekdako Padang Panjang Sampaikan Terima Kasih atas Dedikasi dan Sumbangsih Anggota DPRD 2019-2024
• Meriahkan Festival Merah Putih, Pemko Padang Panjang Gelar Gathering Koperasi

Lalu, Pemerintah Kota harus bertindak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pascabencana yang memberikan dampak luas terhambatnya aktivitas masyarakat.

"Seperti halnya jembatan putus di Tanjung, karena ini merupakan akses utama masyarakat ke RSUD, kami minta segera dituntaskan permasalahan ini. Apabila bantuan dari pusat tidak memungkinkan dan butuh waktu yang lama, Saudara harus bertindak strategis dan praktis dengan penggunaan dana BTT," katanya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kota sudah harus memiliki langkah-langkah antisipasi terkait pelaksanaan penghapusan honorer dan THL pada 2025. Lantaran tidak semua formasi yang ada saat ini akan tertampung pada PPPK dan tenaga alih daya.

"Pemko harus segera menyikapi wacana Pemerintah Pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30% yang akan efektif pada 2025," ujar Hendra

Pemerintah Kota, imbuhnya, harus segera melakukan pemindahan pedagang dari Pasar Kuliner ke Pasar Pusat dengan sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan aktivitas di pasar.

Usai penyampaian rekomendasi tersebut, Mardiansyah menyampaikan kepada Pj walikota dan jajaran agar bisa menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan DPRD.

"Kami harapkan kepada wali kota dan jajaran untuk dapat menindaklanjuti semua poin-poin penting rekomendasi terhadap LKPJ 2023 ini. Hari ini kami serahkan semua poin-poin ini kepada Bapak Penjabat Sekda," ujarnya.

Sementara itu, Winarno mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemko. Rekomendasi ini akan dilaksanakan dengan baik.

"Rekomendasi yang sudah disampaikan tadi akan segera dianalisa dan dirumuskan tindak lanjutnya oleh OPD sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta koridor peraturan yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian rekomendasi ini dan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan," tutupnya. (Lex)