Penulis: MR | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didesak melakukan transparansi soal bantuan dan dana bencana yang diterima dari berbagai kalangan untuk korban bencana di daerah ini.

Desakan itu disampaikan awak media saat jumpa pers perkembangan terakhir upaya penananggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informasika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumat (7/6/2024). Jumpa pers sendiri menampilkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri didampingi Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi, dipandu Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah.

Tampak dalam kesempatan ini, hadir, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V dan segenap stakeholder terkait.

Desakan tersebut disampaikan Almudazir, Pemimpin Redaksi Mimbarsumbar. Ia mendesak Pemrov Sumbar transparan dalam pengelolaan dana.

"Saya melihat, ada beberapa item bantuan yang belum tercantum pada daftar. Padahal, ketika penyerahan bantuan itu diserahkan secara simbolis, saya hadir," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pemimpin Redaksi BentengSumbar.com, Zamri Yahya. Menurutnya, transparansi bantuan itu penting, apalagi saat ini adalah tahun politik.

"Jika pengelolaan bantuan tidak transparan, dan menimbulkan kecurigaan, yang diserang orang adalah Kepala Daerah, buka Sekda, bukan Kepala BPBD, bukan Kadisdik. Karena ini adalah tahun politik," tegasnya.

Bahkan pada kesempatan tersebut, Zamri Yahya mengingatkan para penguasa akan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Thabrani.

"Sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kalian para pemimpin sesudahku, mereka menasihati orang di forum-forum dengan penuh hikmah, tetapi jika mereka turun dari mimbar mereka berlaku culas, hati mereka lebih busuk daripada bangkai."

Senada dengan ini, Lia alias Nyu Nyun, jurnalis Classy FM meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak.

Selain itu, jurnalis wanita Kota Padang ini meminta kemudahan akses informasi terkait bantuan yang diterima, termasuk nama-nama pemberi bantuan dan penerima bantuan.

"Kemudahan akses ini penting, sehingga bantuan yang diterima dan disalurkan betul-betul transparan, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya," cakapanya.

Menjawab desakan para awak media tersebut, Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana.

"Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening Baznas dan DPKAD," katanya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sekdaprov Hansastri pada dua rekening penerima di Baznas, untuk rekening Bank Nagari total bantuan yang masuk Rp459.161.305,- dan rekening BSI Rp164.554.601,-, dan bantuan yang diterima tunai Rp8.008.500,-, sehingga total bantuan yang diterima Rp631.724.406,-.

Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD adalah dari Pemprov Kepri Rp.1 Miliar, Karimun Rp200 juta dan Pemprov Riau Rp500 juta.

"Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu, nanti akan kami telusuri," pungkasnya. (MR)