Penulis: Cigus/Lex | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PANJANG - Enam fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2025-2045 di Ruang Sidang DPRD, Senin (22/7/2024).

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Puji Hastuti, A.Md mengatakan, sesuai dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi yang disinkronkan dengan RPJPD Padang Panjang sebagaimana yang telah disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota yang mana visi nya adalah "Padang Panjang agamais, maju, sejahtera, dan berkelanjutan" dengan 8 misi dan 17 arah pembangunan.

"Bagaimana dan apa indikator serta tolak ukur untuk pencapaian target dari 17 visi pada RPJPD sehingga visi ini menjadi harapan yang benar," katanya.

Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Mahdelmi Datuak Maninjun, S.Sos dalam salah satu poin pemandangannya mendukung sepenuhnya untuk pembahasan Ranperda RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045.

Dikatakannya Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya berinovasi dalam menekan angka prevalensi stunting, mengingat bangsa Indonesia secara nasional telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045.

"Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menggali potensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di beberapa kawasan di kota ini. Serta Padang Panjang sebagai pusat pengembangan pendidikan, ekonomi sehingga menuju kota bisnis dan jasa, terutama jasa ekonomi, pendidikan dan kesehatan," sampainya.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem yang disampaikan Kiki Anugerah Dia, SE dari beberapa poin salah satu yang ditanyakan tentang kesehatan dalam mewujudkan Padang Panjang yang agamis, maju dan sejahtera.

Dinas Kesehatan, katanya, memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah dalam bidang kesehatan terutama dalam menyikapi isu-isu yang berkembang. Seperti, penduduk yang mengunakan jamban sehat, memiliki akses air bersih, tidak merokok, penyakit menular dan tidak menular, pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bahkan banyak hal lain tentang masalah kesehatan.

"Fraksi Nasdem memandang perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah kesehatan dalam upaya mewujudkan Padang Panjang yang agamis, maju dan Slsejahtera untuk 20 tahun ke depan. Selain itu Nasdem juga menanyakan sejauh mana Pemko menyiapkan lapangan kerja," katanya.

Kemudian, Fraksi PBB dan PKS yang disampaikan Hendra Saputra, SH salah satu butir pemandangannya meminta proses pembangunan Tol Padang-Pekan Baru yang mensinyalir Kota Padang Panjang menjadi sepi, maka perlu berpikir keras untuk menjadikan Padang Panjang sebagai kota event dan festival besar yang membuat orang ramai datang.

"Kami juga perlu mengingatkan Pemerintah Daerah, bagaimanapun kota kecil yang indah ini besar karena faktor pendidikannya. Penegasan Padang Panjang sebagai kota pendidikan islami harus tetap menjadi yang utama bagi kita dalam penetapan RPJPD ini. Perlunya keberpihakan anggaran untuk menunjang ini. Perlu diperhatikan dan dikawal lebih maksimal," katanya.

Sementara itu Fraksi Gerindra yang disampaikan Riza Aditya Nugraha, SH menyambut baik dan memberikan apresiasi penyusunan RPJPD 2025-2045 ini telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, demokratif, partisipatif, terukur, dan melibatkan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan di semua tahapan perencanaan. Dengan memperhatikan sinergitas terhadap RPJPD dan RPJM Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

"Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Daerah untuk mencermati beberapa hal, salah satunya terkait peningkatan infrastruktur dan penerapan teknologi tepat guna. Faktor kesulitan tata ruang yang sempit, pembangunan teknologi tepat guna masih merupakan kendala utama dalam pembangunan. Sehubungan dengan keterbatasan pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan dana besar dan upaya perluasan kota. Pemerintah daerah harus mengupayakan percepatan pembangunan melalui langkah koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat," sampainya.

Fraksi PAN yang disampaikan H. Yandra Yane, SE meminta Pemko untuk mewujudkan program-program yang ada dalam visi dan misi tersebut. Fraksi PAN menginginkan alangkah baiknya kata pendidikan dijadikan visi.

Selain itu, tambahnya, penerapan ekonomi hijau seperti apa yang paling optimal untuk diterapkan di Kota Padang Panjang ini. Bagaimana kesiapan Pemko dalam peningkatan penerapan transformasi digital. Bagaimana peran infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam situasi ekonomi global saat ini.

"Serta apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemko untuk meningkatkan lingkungan hidup berkualitas dalam kondisi Padang Panjang secara geografis adalah daerah rawan bencana," tuturnya.

Rapat paripurna ini dibuka Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan dihadiri Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, Wakil Ketua DPRD, Imbral, SE, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, ME, asisten dan staf ahli, kepala OPD serta camat dan lurah se-Padang Panjang. (Cigus/Lex)