Pjs Wako H. Hani Syopiar Rustam Temui Perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

 Pjs Wako H. Hani Syopiar Rustam Temui Perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
Pjs Wako H. Hani Syopiar Rustam Temui Perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

BUKITTINGGI - Dengan memboyong sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Pjs. Wali Kota Bukittinggi,H. Hani Syopiar Rustam, temui perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Senin (30/09).

Menurut Pjs Wako Bukittinggi, hal itu dilakukan Pemko Bukittinggi karena dalam tiga tahun terakhir pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD Bukittinggi, tidak mengalami peningkatan signifikan.Tahun 2022 lalu pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp543, 42 miliar. Tahun 2023, Bukittinggi mendapat Rp 558,52 miliar dan tahun 2024 Rp 569,92 miliar.

Saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi tengah melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2025. Namun, kondisi fiskal APBD 2024 dan APBD 2025 diperkirakan tidak jauh beda, jika alokasi ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kota Bukittinggi masih dengan alokasi yang sama dengan tahun ini.

"Untuk itu, perlu kita laksanakan konsultasi tentang TKDD ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Sehingga dana dari pusat bisa lebih besar digelontorkan untuk Kota Bukittinggi," ungkapnya.

Setelah konsultasi, ada sejumlah masukan yang penting bagi Pemko Bukittinggi. Masukan tersebut akan segera dilakukan konsolidasi internal, guna memperbaiki kelemahan untuk menunjang peningkatan kinerja dan mendapatkan dana lebih dari pemerintah pusat.

"Kami tetap berharap, upaya kita membuahkan hasil positif. Sehingga Bukittinggi mendapatkan dana lebih dari pendapatan tranfer dari pusat, demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.-

( Yus)

Editor :
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini