Penulis: Rifki/Lex | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PANJANG -- Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si meminta sinergitas dan kerja sama seluruh pihak terutama sinergitas lintas OPD untuk bersama-sama memberikan perhatian serius dalam percepatan aksi tindak lanjut penanganan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang.

"Hal ini harus menjadi titik perhatian serius bagi kita bersama. Agar memfokuskan program kegiatan pada pengentasan kemiskinan dan stunting di Padang Panjang," katanya saat memimpin rapat koordinasi di Aula Bappeda Lantai III, Jumat (1/11/2024).

Sonny mengatakan, beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui pemberian bantuan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kelompok miskin.

Baca Juga

• Pj Wako Padang Panjang Resmikan Beberapa Fasilitas Baru di Masjid Nurul Iman Silaing Atas
• Pj Wako Padang Panjang Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lubuk Mata Kucing dan Jembatan Tanjung
• Pj Wako Padang Panjang Paparkan Inovasi Unggulan dalam Innovative Government Award 2024
• Jelang Bertanding ke Tingkat Nasional, Pj Wako Padang Panjang Jamu Rombongan FASI Sumbar
• Pj Wako Padang Panjang Pimpin Upacara Hari Santri Nasiona di Perguruan Diniyyah Puteri

"Di samping itu kita juga harus mengacu pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan ekstrem. Meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," sebutnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Padang Panjang dari 2019 sampai 2024 berfluktuasi. Terjadi peningkatan angka kemiskinan pada 2023 dari 5,24% menjadi 5,31%. Dengan presentase angka kemiskinan ekstrem 2023, 1,07% atau sebanyak 610 Jiwa.

"Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Dalam menangani persoalan krusial seperti ini perlu dukungan berbagai pihak, sehingga target penurunan angka kemiskinan yang diinginkan dapat tercapai," ucapnya.

Usai rakor, Sonny juga meminta untuk segera dilakukan rapat lengkap lintas OPD, camat, lurah, BUMN, BUMD dan pihak terkait lainnya guna membahas langkah-langkah dan aksi yang akan dilakukan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan ini.

Plt Kepala Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si menyebutkan, adapun kondisi atau faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan pada 2024 ini yaitu terjadinya bencana alam. Meliputi erupsi Gunung Marapi mulai dari Desember 2023 serta banjir bandang pada April dan Mei 2024.

"Bencana alam yang terjadi ini mengakibatkan rusaknya infrastruktur serta kawasan lumbung pangan, permukiman dan mata pencaharian masyarakat. Harus ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam menyikapi situasi dan kondisi ini sehingga perekonomian masyarakat juga dapat segera membaik," ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten II Setdako, Ewasoska, S.H, kepala OPD dan undangan terkait lainnya. (Rifki/Lex)