Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta
BUKITTINGGI - Pemerintah Propinsi Sumatera Barat gelar Rapat koordinasi ( Rakor ) dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, juga dihadiri Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam didampingi Kasat PolPP, Kabag Pemerintahan dan Sekretaris Kesbangpol Kota Bukittinggi.
Kegiatan Rakor tersebut, berlangsung di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (05/11),mengangkat tema, "Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024,". Pada Rakor ini, juga dihadiri selain seluruh Kepala Daerah di Sumatera Barat, Kasubdit FKD & DPRD,serta Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Saydiman M, S.STP, M.Si dan Plt. Kasubdit Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen Ditjen Polpum Kemendagri, Timotius, S.STP dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Plt Gubernur Sumatra Barat diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi, menyampaikan Pilkada 2024 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan serentak secara nasional.
Baca Juga
- Pjs Wako Bukittinggi Kunjungi Warga Positif TB Dan Berikan Motivasi Agar Minum Obat Berkelanjutan
- Pjs Wako Bukittinggi, Dorong Percepatan Digitalisasi Informasi Pariwisata dan Promosi UMKM
- Seluruh Dinas Dukcapil se Sumbar Wajib Buka Layanan KTP-el Pada Hari-H Pilkada 2024
- Pjs Ketua TP PKK Ny.Hj, Merry Hani Rustam Buka Pelatihan Tata Rias DWP Kota Bukittinggi
- Pjs Wako Bukittinggi Dukung Event Jam Gadang Criterium Tahun 2024
Di Sumatra Barat sendiri ada pemilihan gubernur -- wakil gubernur, 12 pemilihan bupati -- wakil bupati serta 7 pemilihan wali kota -- wakil wali kota.
"Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada. Perlu deteksi dini dan pencegahan dini,ujarnya.
Untuk itu, Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi, menghimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam mewujudkan kondisi trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada serentak ini, harapnya.
Dalam rakor ini, disepakati dalam pembentukan Desk Pilkada diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh wakil ketua dari unsur TNI/Polri/Kejaksaan serta sekretaris/sekretariat dari Kesbangpol.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyampaikan untuk suksesnya Pilkada 2024 dibutuhkan adanya peran aktif seluruh elemen. Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Tim DESK Pilkada pada 31 Oktober 2024 sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, jelasnya.
Menurut Hani S Rustam, tim DESK Pilkada di Kota Bukittinggi akan memantau jalannya tahapan Pilkada, menginventarisasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, deteksi dan pencegahan dini, serta memberikan saran dalam penanganan permasalahan tersebut.
"DESK Pilkada Kota Bukittinggi sudah berkerja, setiap hari ada laporan secara berjenjang, mulai dari daerah hingga ke pusat,"ungkapnya.
Lebih lanjut Pjs Wako mengatakan, ada pesan khusus dari Rapat Koordinasi yang diikutinya kepada seluruh ASN di Sumatera Barat, untuk tegas dalam menjaga netralitas.
"Netralitas harus dilakukan. Jangan ada ASN di Bukittinggi yang ikut politik praktis dan tidak netral dalam seluruh tahapan Pilkada 2024. Ini pesan saya tanpa terkecuali," pungkasnya.
( Yus )
Komentar