Penulis: BM/Eko | Editor: Marjeni Rokcalva

DHARMASRAYA - Aparat hukum dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) menahan Ade Chandra, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya periode 2023, atas dugaan kasus penyalahgunaan dana operasional.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti awal yang cukup mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Ade Chandra (45), sebagaimana disampaikan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumbar, Efendri Eka pada Selasa (29/10/2024).

Kasus ini berawal dari dugaan penyelewengan dana operasional yang dilakukan oleh Ade Chandra selama tahun 2023 saat menjabat Plt Kabag Umum di Kabupaten Dharmasraya.

Efendri mengatakan, Ade Chandra diduga menyalahgunakan aksesnya terhadap akun Bank Nagari milik Sekretariat Daerah yang seharusnya hanya dikuasai oleh bendahara pengeluaran.

"Dengan kode akses username dan password yang ia miliki, ia menarik anggaran kegiatan tanpa adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ)," katanya.

Dana tersebut, yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekretariat, diduga dialihkan ke rekening pribadi Ade Chandra dan beberapa rekening lainnya untuk membayar utang pribadi serta digunakan dalam aktivitas judi daring.

Dari total kerugian tersebut, pihak berwenang berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp1.616.450.000 dan tambahan Rp49.200.000.

Efendri mengungkapkan, bahwa Ade Chandra berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Penahanan ini terangnya, sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia dijerat dengan dua pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal primer yang disangkakan adalah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2021. Ancaman penjara hingga 20 tahun, terutama apabila terbukti memperkaya diri sendiri secara signifikan. (BM/Eko)