Pro dan Kontra Usulan Presiden Prabowo Soal Pilkada Dipilih oleh DPRD

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak dipilih oleh rakyat (Kompas, 2024). Alasan besarnya anggaran politik yang dikeluarkan oleh para peserta menjadi keluhan. Terkait dengan usulan mengenai sistem perbaikan pemilihan kepala daerah tentu diperluka, namun mengembalikan pilkada ke DPRD dapat membatasi ruang partisipasi publik dan menghilangkan hak suara rakyat dalam berdemokrasi.

Presiden Prabowo berkata bahwa “saya melihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati.(CNN Indonesia,2024).

Usulan soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai pro dan kontra. Ada yang mengkritik usulan tersebut, tetapi ada juga yang setuju terhadap usulan tersebut dengan melihat langsung pilkada yang berjalan saat ini memakan biaya yang mahal. (Metro TV, 2024).

Dukungan dari partai politik

Sebagian besar partai politik di DPR menyambut baik usulan presiden Prabowo tentang pilkada dipilih oleh DPRD. Diantara partai-partai yang mendukung yaitu PKB, NasDem, Golkar, PAN, hingga PKS.

“PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang disampaikan Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh”, kata Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

“Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/wali kota, lebih bagus untuk tetap langsung.” kata Irwan dalam keterangannya, Selasa (17/12).

“Kami percaya masyarakat menginginkan pemimpin yang fokus bekerja, bukan sibuk dengan politik elektoral yang menghabiskan energi dan biaya. PAN mendukung penuh upaya efisiensi ini demi pemerintahan daerah yang lebih efektif,” kata Eko, Selasa (17/12).

Respons Bawaslu RI