PADANG - Kamis, 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih Mahyeldi-Vasco. Dan bersamaan dengan itu, di Loca Café Kota Padang. Pada hari yang sama SIEJ (Society of Indonesia Environtmental Journalists) Simpul Sumbar dan Walhi Sumbar menggelar konferensi pers yang menyatakan pimpinan baru ini punya Pekerjaan Rumah (PR) besar soal pengelolaan sumber daya alamnya.
"Setidaknya ada 10 PR besar lima tahun mendatang," kata Wengki Purwanto selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar.
Ke-10 PR tersebut, yakni:
1. Kebijakan pembangunan Sumbar berbasis pada keadilan sosial ekologis dan penghormatan pada masyarakat adat.
2. Gubernur Sumatera Barat mesti berani mengkoreksi kebijakan Infrasruktur dan Energi, terutama yang berbasis PSN.
3. Ketiga, melakukan koreksi kebijakan perhutanan sosial yang memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (hutan). Moratorium izin perhutanan sosial kecuali hutan adat.4. Penerapan secara konsisten prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) dalam setiap kebijakan pembangunan. FPIC adalah proses untuk memastikan masyarakat adat dan lokal dapat menjalankan hak-hak fundamental mereka.FPIC juga dikenal dengan sebutan PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan).
5. Menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan.
6. Pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Menyusun peta jalan pemulihan tanah ulayat sepert eks HGU dan kehutanan, sebagai implementasi dari perda tanah ulayat.
Editor : Marjeni Rokcalva
