8. Mengeluarkan izin perkebunan, tambang hingga kehutanan akan memperluas konflik. Jika tidak ingin menambah konflik jangan tambah perisinan di hutan.
9. Bawa kepentingan masyarakat Sumatera Barat, jangan bawa kepentingan pusat ke Sumatera Barat.
10. Penyelesaikan Akar Bencana Ekologis yang berasal dari investasi dan aktivitas ekonomi manusia.
Wengki juga melakukan penekanan beberapa poin terkait pekerjaan rumah ini. Dia menyoroti bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Barat yang masuk kategori infrastruktur dan dampaknya pada kerusakan lingkungan.
Pertama, kebijakan pembangunan Sumbar berbasis pada keadilan sosial ekologis dan penghormatan pada masyarakat adat.
Dia mengatakan lebih dari setengah wilayah Sumbar adalah hutan. Jumlahnya sekitar 2.286.883 ha atau setara 54%.
“Sehingga, hanya 250 Nagari (Desa) di Sumatera Barat yang berada diluar kawasan hutan (18,03%), selebihnya sekitar 950 Nagari berada didalam dan sekitar kawasan hutan (81,97%),” katanya,” katanya.Dia menyinggung pemerintah yang terus mengusahakan perhutanan sosial yang menghilangkan identitas kepemilikan adat masyarakat. Perhutanan sosial diketahui diberikan pengelolaan izinnya ke masyarakat hanya 35 tahun, dapat diperpanjang atau dikembalikan ke negara.
“Meskipun perhutanan sosial menjadi kebijakan strategis di Provinsi Sumatera Barat, tetapi hutan adat yang diakui hanya pada angka 0,30% dari luas Hutan Sumatera Barat. Kebijakan ini, menjadi alat “eksklusi” masyarakat dari tanah airnya, termasuk secara sistematis menjadi alat “etnosida” bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal,” katanya.
Wengki menyebut ini mal-praktik kebijakan dan ini menjadi akar dari beragam konflik.
Editor : Marjeni Rokcalva
