“Ini PR Pertama Gubernur Baru, memulihkan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Lima tahun kedepan, tidak ada lagi izin baru perhutanan sosial di Sumatera Barat, kecuali hutan adat,” katanya.
Kedua, Gubernur Sumatera Barat mesti berani mengkoreksi kebijakan Infrasruktur dan Energi, terutama yang berbasis PSN (Proyek Strategis Nasional).
“Sebagaimana kita ketahui, PSN Jalan tol proses pengadaan tanahnya menjadi wadah korupsi, proses pembangunannya melahirkan bencana sosial-ekologis. Material dari tambang ilegal yang digunakan untuk pembangunan jalan tol (Padang – Sincincin), telah menghancurkan lingkungan dan memporak-porandakan pemukiman masyarakat. Pada Seksi Pangkalan – Payakumbuh (khusus di 50 Kota), trase jalan tol yang direkomendasikan justru menjadi alat penghancur kawasan inti masyarakat adat (rumah gadang dst),” katanya.
Dia juga menyinggung bagaimana proses pembangunan jalan tol Padang-Sicincin juga diduga menggunakan material dari galian c ilegal. Dia mengatakan masyarakat terdampak dari hilangnya ruang sawah, rumah hingga sekolah yang hancur.
Ketiga, melakukan koreksi kebijakan perhutanan sosial yang memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (hutan). Moratorium izin perhutanan sosial kecuali hutan adat.
Keempat, penerapan secara konsisten prinsip FPIC dalam setiap kebijakan pembangunan.Kelima, menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan. Wengkimencontohkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Singkarak yang sudah direkomendasikan gubernur ke pemerintah pusat.
Menurut Wengki kondisi tersebut memicu kegaduhan di tingkat tapak.
“Masyarakat adat salingka Danau Singkarak, tiba-tiba dikejutkan, karena Gubernur Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap PT Indo Acwa Tenaga Singkarak untuk membangun PSN PLTS Singkarak 50 MW. Sementara, gubernur belum melakukan dialog dengan masyarakat salingka danau singkarak. Prinsip FPIC tidak berjalan sama sekali. PSN PLTS Singkarak memicu traumatik baru bagi masyarakat. Selain karena korban PLTA Singkarak di masa lalu, beban singkarak hari ini cukup berat. Termasuk kategori danau sangat kritis di Indonesia,” katanya.
Wengki mengatakan sebelum PLTS Singkarak, dengan pola yang sama, gubernur secara aktif juga mendorong PSN untuk Air Bangis yang menyebabkan protes besar beberapa waktu lalu.
Editor : Marjeni Rokcalva
