“Air bangis ditujukan untuk industri refinery dan petrochemical serta sarana pendukung bagi PT Abaco Pasifik Indonesia pada lahan seluas ± 30.000. Prinsip FPIC juga tidak berjalan disini. Tidak kurang, 20.000 jiwa terdampak akibat proyek ini. Jika proyek dilanjutkan, maka sekitar 20.000 ha hutan akan dikonversi menjadi kawasan industri. Menjadi ironi, masyarakat adat dan komunitas lokal di eksklusi dan masuk penjara atas nama hutan, namun hutan di eksklusi atas nama investasi;
Keenam, pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana kita ketahui, wilayah pesisir kita telah terdegradasi akibat perluasan tambak udang (legal dan ilegal), sebagian besar hutan mangrove di konversi untuk tambak udang, termasuk untuk kebun sawit.
Dalam data resmi DLH Provinsi Sumatera Barat disebut, baku mutu air laut dan sungai di Padang Pariaman, bahkan telah terlampaui akibat limbah tambak udang. Beberapa waktu lalu, kolam bekas tambak udang, telah menjadi alat pembunuh anak kecil sekitar lokasi tambak. Tak kalah serius, cemaran sampah plastik dilaut dan pesisir, menjadi urgent untuk segera diatasi. Selain mencemari lingkungan dan merugikan nelayan, juga merusak dunia pariwisata Sumatera Barat.
Selanjutnya pembuatan peta jalan pemulihan hak ulayat untuk mengurai konflik yang menumpuk di Agam, Pasaman Barat hingga Darmasraya terkait perizinan perusahaan sawit.
“Situasi saat ini HGU-HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan monokultur sebagian sudah dan akan berakhir, kita tahu bahwa lokasi yang ini dibebani perkebunan seluruhnya tanah ulayat, dan itu pada zaman orde baru di akhir tahun 80-an sampai 2000-an investasi besar
Sejak mereka hadir justru menghadirkan konflik, sebagian besar dari skema investasi akan berakhir hgu,” katanya.Dia berharap adanya peta jalan ini dapat mengurai konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun di
Damasraya, Agam, Solok Selatan, Pasaman dan Pasaman Barat hingga Mentawai.
Selanjutnya menyelesaikan Akar Bencana Ekologis. Tiap tahun, bencana banjir dan longsor (Bencana Ekologis) selalu terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Akumulasi krisis ekologis, akibat ketidakadilan dan salahnya sistem pengurusan alam, telah menghancurkan pranata kehidupan masyarakat. Akar bencana tersebut Pertama, Investasi dan pembangunan tidak berbasis pada aspek mitigasi bencana. Seperti Tambang Galian C Kawasan Air Dingin, Solok. Lokasi tambang berada pada kawasan sesar semangko, yang legal juga tidak patuh pada ketentuan lingkungan. Contoh berikutnya, pembangunan pada kawasan lembah anai.
“Untuk urusan ini, perlu satu upaya konkret audit lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh,” katanya.
Editor : Marjeni Rokcalva
