Penulis: David/Ulil/Hum | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Ihsan Yunus kali ini melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kota Padang, Jumat (28/2/2020).

Seperti diketahui, kunker ke Kota Padang kali ini dalam rangka menjaring aspirasi warga masyarakat Kota Padang terutama salah satunya membantu tindak lanjut upaya mengatasi abrasi di kawasan Monumen Merpati Perdamaian, Muaro Lasak, Pantai Padang.

Sebagaimana Komisi VIII DPR RI sendiri mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial kebencanaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca Juga

• Gubernur Sumbar Dukung Pemanfaatan Geotekstil untuk Pengurangan Abrasi Pantai dan Danau
• Abrasi Pantai Tanjung Mutiara Agam Semakin Parah, Gubernur Prihatin dan Segera Cari Solusi
• Wagub Sumbar Serahkan Bantuan Bagi Korban Abrasi Pantai di Mentawai
• Bupati Hendrajoni Tinjau Sejumlah Titik Terdampak Abrasi Pantai

Adapun dari 18 anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, terdapat 3 orang wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat diantaranya H. Muhammad Asli Chaidir, Ny. Lisda Hendrajoni dan John Kennedy Aziz.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik mengatakan, ia dan rombongan pun mengaku prihatin setelah melihat secara langsung kondisi sekitar bibir pantai yang tergerus abrasi di Monumen Tugu Perdamaian Muaro Lasak.

"Maka itu, kita di Komisi VIII DPR RI akan berupaya membantu mencarikan solusi untuk segi penganggaran dari APBN nantinya. Apakah yang bisa dibangun dan dilakukan sehingga abrasi dapat dikendalikan di sepanjang Pantai Padang ini," sebutnya di sela peninjauan di Tugu Merpati Perdamaian, Jumat siang (28/2/2020).

Ia menyebut, untuk penanganan abrasi pihaknya akan mengupayakan dibangunnya infrastruktur dinding pembatas dan penahan ombak permanen nantinya. Selain itu juga dibutuhkan infrastruktur alam berupa pohon penahan ombak seperti salah satunya pohon cemara udang.

"Harus ada kombinasi untuk mengatasi abrasi ini. Butuh infrastruktur buatan dan alam berupa pohon penahan ombak. Semoga saja bisa kita realisasikan secepatnya karena ini penting," tutur Moekhlas.

Sebelumnya diberitakan, Monumen Merpati Perdamaian yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 tersebut sedikit lagi ambruk akibat abrasi.

Tangga yang ada di belakang monumen pun terlihat sudah rusak parah akibat dikikis gelombang laut. Di bagian belakang monumen saat ini hanya dipasangi karung pasir pemecah ombak, namun hal itu tidak mampu mengatasi abrasi yang kembali terjadi sewaktu-waktu. Dan kerusakan akibat abrasi itu sudah terjadi sejak delapan 11 bulan belakangan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa yang memandu langsung peninjauan itu menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang telah merespon informasi dan harapan yang disampaikan melalui BPBD dan Dinas PUPR Kota Padang.

"Yaitunya sekaitan upaya mengatasi abrasi di bibir pantai kawasan Tugu Merpati Perdamaian Pantai Muaro Lasak ini. Tentu harapan kita adalah, bagaimana pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI ini bisa memperjuangkan anggaran yang tadinya telah dijanjikan juga oleh BNPB untuk pembuatan penahan ombak sepanjang 19 km dari Pantai Padang sampai Pantai Pasir Jambak dengan lama pengerjaan 7 tahun. Sekarang masih sedang tahap perencanaan dan akan dilakukan pengkajian," sebut wawako didampingi Kepala BPBD Barlius dan Kepala Dinas PUPR Yenni Yuliza.

Untuk sementara sebelum pembangunan itu selesai, Hendri pun menyebut Pemko Padang sangat mengharapkan dukungan pihak terkait untuk melakukan antisipasi sementara agar abrasi tidak mengancam keutuhan Tugu Merpati Perdamaian khususnya.

Seperti diketahui, sebelum meninjau Tugu Merpati Perdamaian rombongan Komisi VIII DPR RI ini sebelumnya menggelar pertemuan di Kantor Balai Kota Padang. Rombongan pun disambut baik Wali Kota Padang Mahyeldi, Wakil Wali Kota Hendri Septa dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balai Kota Padang itu, masing-masing pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI mendengarkan harapan yang ditujukan oleh OPD terkait untuk kemajuan masyarakat dan Kota Padang ke depan. (David/Ulil/Hum)