Penulis: ZAR/MR | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Walinagari / kepala Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan menyikapi berbagai perkembangan kemajuan yang terjadi saat ini, diharapkan setiap walinagari/kepala desa untuk membuat inovasi terobosan dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Dt.Malintang Panai ketika membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) walinagari/kepala desa se Sumbar dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintah nagari/desa di Bumiminang, Senin (2/9/2019).

Hadir dalam acara tersebut utusan,Dinas pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, Balitbang prov Sumbar dan Walinagari/Kepala Desa dari 5 kabupaten (Solok Selatan, kab. Solok, kab. Pasaman, kab. Pasaman Barat, kab. Kepulauan Mentawai)

Baca Juga

• Perubahan Aturan, Sutan Riska Kukuhkan Penyesuaian Masa Jabatan 52 Walinagari di Dharmasraya
• Masa Jabatan Enam Wali Nagari Di Lima Puluh Kota Di Perpanjang
• Pemkab Limapuluh Kota Gelar Rakor Pangan Bersama Satgas Ketahanan Pangan dan Wali Nagari
• Warga Sikabau Demo ke Kejaksaan Dharmasraya, Minta Hentikan Penyelidikan Walinagari dan Ninik Mamak
• Pemkab Solsel Kelaskan 39 WaliNagari

Lebih Lanjut Wagub Nasrul Abit sampaikan, menyosong kemajuan teknologi informasi diera revolusi industri four point zero (4.0), perlu disikapi bagaimana walinagari mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berdaya saing baik dalam mengembangkan pelayanan melalui sistem teknologi informasi.

Dan Pembangunan dan ekonomi Pembangunan yang harus berinovasi dan dapat melihat potensi desa utk pembangunan desa. Akhir dari pembangunan itu adalah tingginya indeks pembangunan manusia.

"Keterbukaan informasi dan tantangan informasi global, pasar bebas, mesti disikapi menyiapkan hasil produk masyarakat memiliki kualitas unggul dan yang terpenting sekali bagaimana masyarakat kita mencintai produk bangsa sendiri. Jangan sampai masyarakat kita merasa asing dinegeri sendiri", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga sampaikan, pembangunan yang mesti menjadi perhatian kedua adalah pembangunan yang dapat mencapai mendukung faktor ekonomi. Dalam artian pembangunan yang dapat menjadi akses sentral dalam pembangunan sdm dan sda.

"Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana nagari dan desa yang mampu meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat agar menjadi prioritas utama. Akses jalan, listrik, telekomunikasi, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dasar merupakan sesuatu yang mesti ada di setiap nagari dan desa di Sumatera Barat. Tanpa itu semua nagari/ desa masih disebut daerah kategori tertinggal, terisolit dan termiskin", kata Wagub.

Wagub Sumbar juga ingatkan setiap walinagari harus aktif dalam membuat peraturan untuk membangun nagari apakah itu terkait retribusi untuk atau terkait hal lainnya agar mampu meningkatkan pendapatan per kapita.

Dan sosok walinagari/kepala Desa mempunyai tugas berat untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, karena faktor kesehatan merupakan yang utama sebelum melakukan pelayanan pendidikan, yang keduanya merupakan pelayanan dasar.

"Persoalan stunting untuk kab Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok Selatan untuk dapat menjadi perhatian penanganannya, karena pemerintah provinsi sangat serius menangani permasalahan stunting ini. Pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dan meminta kab/ko dan menanggapi cepat jika ada kab/kota yang masih ada permasalahan stunting", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengingatkan untuk pemuda di setiap nagari agar dapat membuat gerakan masal anti narkoba agar dapat mencegah setiap pemuda jauh dari narkoba, kita tidak harus menjauhi tetapi untuk diingatkan agar direhabilitasi untuk dapat bisa hidup normal seperti sediakala.

"Saat ini perkembangan penyakit penyimpangan sex -LGBT juga sudah merebak di Sumatera Barat, sudah mencapai 20.000 orang, yang data awal dahulunya masih 1.800, sesuatu perkembangan yang memprihatikan. Dan data Rs. M. Djamil Padang memperlihatkan prilaku LGBT terbukti 70 persen lebih cepat pengembangan penyakit HIV/Aids yang saat ini sudah berjumlah sudah 3000 orang", ungkapnya.

Wagub Nasrul Abit katakan, persoalan narkoba dan LGBT ini merupakan salah satu permasalahan yang memprihatinkan kita terjadi di Sumbar yang mesti diberantas bersama-sama oleh semua elemen masyarakat di daerah ini.

Hal ini perlu dilakukan agar narkoba dan LGBT tidak semakin merebak di Sumatera Barat, untuk kebaikan generasi muda dan kesinambungan pembangunan daerah dan nasional. (ZAR/MR)