Penulis: Marjeni Rokcalva

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan anggota dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 segera melaksanakan Padat Karya Tunai, sebagai bagian dari skenario untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan pedesaan di tengah pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono mengatakan bahwa Padat Karya Tunai tersebut juga dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaaan.

"Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa,' kata Menteri Basuki di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4).

Baca Juga

• Selang 16 Menit, Gempa Cukup Kuat Kembali Goyang Mentawai Mag 5.7
• Terasa Hingga ke Padang, Mentawai Digoyang Gempa Bumi Mag 5.8
• Begini Penjelasan BMKG Terkait Gempa Darat Magnitudo 4.5 di Padang Panjang
• Tengah Malam, Padang Panjang Diguncang Gempa Darat Magnitudo 4.5
• Masyarakat Mukomuko Rasakan Guncangan Kuat Saat Gempa M 5,7 Terjadi

Menteri Basuki juga menjelaskan bahwa Padat Karya Tunai ini adalah upaya memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa dengan tidak menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya.

Terkait adanya anjuran Pemerintah tentang physical distancing, sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19, Menteri Basuki yakin bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengurangi jumlah pekerja dengan pengaturan jadwal agar dapat merata dan selesai dengan baik.

"Masih bisa dilaksanakan, karena kita masih memanfaatkan atau menggunakan protokol kesehatan, jadi seperti perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan oleh 76-80 orang, ini kita bagi dua, 40 orang, tapi kita schedule dulu, seminggu, seminggu, seminggu. Yang tadinya dikerjakan 2 bulan, mungkin nanti bisa menjadi 3 bulan," tegas Basuki.

Menyinggung mengenai upah, Menteri Basuki mengatakan bahwa para pekerja akan meneripa upah per minggu seperti yang sudah sering dilakukan di pedesaan.

"Ini semua dibayar mingguan, seperti yang yang biasa terjadi di pedesaan. Di pedesaan ada yang kamisan ada yang mingguan," jelas Basuki.

Perlu diketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran senilai kurang lebih 10 triliun dari total realokasi anggaran tahun 2020 senilai 36,19 triliun.

Demi melancarkan program tersebut, Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menjaring Tenaga Kerja Indonesia yang baru pulang dari Malaysia atau negara lain untuk selanjutnya dapat meneruskan roda perekonomian dan pembangunan di desa masing-masing.

"Padat Karya ini di daerah-daerah yang kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang PMI baru pulang dari Malaysia kita indentifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program Padat Karya, sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri, bisa bekerja di Padat Karya yang sudah kita siapkan," pungkas Menteri Basuki. Hms/MR