Penulis: iyos | Editor: Marjeni Rokcalva

SOLOK - Sengkarut data bantuan sosial untuk masarakat terdampak pandemi covid-19 tidak hanya terjadi ditempat lain, tapi juga merambah hingga ke pelosok desa atau nagari di Sumatera Barat, seperti di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Meski belum menimbulkan kegaduhan dan resiko masalah sosial ditengah upaya memutus mata rantai covid-19, masyarakat di nagari ini masih banyak yang belum terdata medapat beras bansos 10 kg ke setiap penerima. Ada yang sudah melengkapi data, tapi bantuan tak kunjung tiba. Hal ini menimbulkan tandatanya salahseorang warga setempat.

Syafnil biasa dipanggil Nel, satu diantara sekian banyak warga yang berhak menerima tapi belum tersentuh bantuan terdampak covid-19. Pria 60 tahun berprofesi sopir angkot ini kecewa kepada pihak pemerintahan nagari, kenapa data KK yang ia berikan tidak masuk dalam daftar penerima bansos terdampak covid-19. Sedangkan masyarakat yang lain justru sudah mendapatkannya.

"Saya sudah serahkan data KK ke pemerintah nagari (Pemnag), tapi ketika bansos datang nama saya hilang. Padahal saya kan berhak menerima bantuan beras itu karena terdampak covid-19, angkot tak jalan, saya juga baru selesai di operasi usus buntu." ungkap Nel, yang berharap kepada Pemnag jangan sampai terjadi diskriminasi dan politisasi dalam hal ini.

Syafnil, ditemani istrinya Nurhayati, dan putranya Egi sudah mempertanyakan persoalan itu kepihak pemnag. Namun menurut warga Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkung ini malah mendapat jawaban kurang mengenakan dan sangat menyinggung perasaannya dengan kata-kata "kalau kurang puas silahkan langsung ke Bupati dan Dinas Sosial" bunyi sepotong kalimat yang di sampaikan perangkat Kantor Nagari berinisial "ZA" dan DW".

"Kalau saya tak dapat bansos janganlah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Jika hari ini saya tak dapat, saya juga bersabar untuk didaftarkan ulang untuk menerima bantuan yang sama. Sebab, bukan hanya saya yang diperlakukan seperti ini, tapi masih ada yang lain. Semoga ini menjadi evaluasi agar tak terjadi lagi." tukuk Syafnil.

Walinagari Tanjung Bingkung, Mardanus, saat dikonfirmasi beritaminang.com, Kamis (14/5/2020) mengatakan, data-data penerima yang sudah dinaikan ke Pemkab tidak semuanya terealisasi inilah yang akan dia susul kembali. Data masyarakat yang terdampak kami naikan semuanya, tapi yang turun hanya 659 penerima.

Ketika digali jumlah warga yang diusukan mendapatkan bansos yang telah dibagi beberapa hari lalu itu Mardanus tak mampu merinci karena berbicara melalui saluran telepon kurang jelas. Mardanus menawarkan jurnalis beritaminang.com untuk datang langsung ke kantornya guna mendapatkan informasi yang jelas tentang proses pengusulan nama-nama penerima bantuan.

Bantuan tersebut, sebut Mardanus, merupakan unsur bansos yang mencakup secara keseluruhan dalam bentuk beras dari Pemkab Solok bukan dalam bentuk dana desa dam yang lain. Namun Mardanus tidak menyebut secara jelas bantuan beras tersebut mencakup dari mana saja. Yang ditegaskan ada 659 data penerima yang mendapatkan 10 kg untuk 1 penerima. Dia menyerahkan sesuai SOP Bansos dari Kemensos.

"Bagi yang melapor belum dapat bantuan akan kami usulkan dan tampung kembali, kemudian datanya akan dinaikan secepatnya. Persoalan sekarang ini adalah masyarakat yang belum dapat terus ngotot untuk diberi bantuan, tapi dengan mau kami bantu. Kami menghi9mbau agar masyarakat bersabar." ungkap Mardanus.

Marnadus menambahkan, setiap nagari mendapat kuota yang telah ditentukan, keinginan pihaknya semua masyarakat terdampak covid-19 akan diusulkan memperoleh bansos. Tapi kontribusinya dari mana mau dia diambilkan. Inilah yang sedang dipikirkannya untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Solok.

Terkait masalah pernyataan perangkat nagari yang membuat warga tersinggung, menurutnya hanya kesalahpahaman semata. Tak mungkin perangkatnya mengeluarkan pernyataan yang menyinggung dan diskriminatif. Yang dimaksud perangkatnya adalah soal data yang ada, jika warga masih belum percaya dengan data yang ada di Kantor Walinagari silahkan bertanya ke Kantor Bupati Solok atau Kantor Dinas Sosial.

Sekretaris Nagari Tanjung Bingkuang, Yeni, menambahkan, pihaknya diminta Kemensos memberikan data, kemudian diakomodir dengan menaikan nama-nama masyarakat yang patut memperoleh bantuan, diam-diam data itu dikirim ke Provinni Sumbar dan dia tidak mengetahuinya. Tiba-tiba muncul data dari Kemnsos yang tidak valid, ada warga yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, masih terdaftar sebagai peneriuma bantuan.

Hal ini telah dikonfirmasinya ke Kemensos bahwa itu sudah dari pusat. Tapi soal data yang ke Provinsi Sumbar itu valid, namun tidak keseluruhan warga yang mendapatkan bantuan, sebab bantuan yang disalurkan bukan hanya untuk Nagari Tanjung Bingkung saja, melainkan seluruh Sumbar, itu yang menyebabkan ada yang sudah dapat dan ada yang belum.

Menurut Yenir hal itu berdasarkan DPKAS danb non DPKS yang dia terima dari orang-orang PKH, daftar inilah yang dilengkapi perangkat nagari. Jika ada warga yang butuh indormasi tentang masalah ini silahkan saja ke Kantor Wali Nagari.

"Kami tak mengada-ada dan memilah-milah siapa yang harus dapat bantuan atau tidak. Untuk diketahui, ternyata data dari Kemensos itu adalah data lama tahun 2011, padahal untuk data terbaru, baru sekarang kami hadirkan." kata Yeni. (iyos)