Penulis: Je | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Situasi menjelang Pilgub Sumbar 2020 ini mulai hangat. Beberapa waktu yang lalu, publik Sumatera Barat digemparkan dengan pemberitaan soal pemeriksaan Sekda Agam dan Bupati Agam soal dugaan ujaran kebencian di sosial media dengan memakai akun palsu kepada salah seorang Anggota DPR RI Ir Mulyadi yang juga Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ir Mulyadi menyayangkan terjadinya tindakan yang meresahkan masyarakat ini. Seharusnya di masa darurat COVID-19 ini, semua pihak bahu-membahu saling menolong bukan malah melakukan kampanye hitam dengan ujaran kebencian.

"Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, apalagi di tengah wabah Corona. Kita perlu bahu-membahu membantu masyarakat, bukan hanya mengandalkan APBN, APBD serta BUMN, tapi kita harus ikhlas mengeluarkan sebagian yang kita miliki untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Sebab, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil yang penghasilannya pas-pasan," tegasnya, Senin (1/6/2020).

Baca Juga

• Kabag Mulyadi, Padang Pariaman Dapat Subsidi Pupuk Urea dan NPK
• Gugatan NA dan Mulyadi Kandas di MK, Mahyeldi-Audy Segera Dilantik jadi Gub dan Wagub Sumbar
• Hari Terkahir, Dua Bapaslon Gubernur Mendaftar ke KPU Sumbar
• Kader Demokrat Seluruh Sumbar Siap Berjuang Menangkan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub 2020
• Klop, Mulyadi-Ali Mukhni Berpasangan di Pilgub Sumbar 2020

Ditambahkannya, masyarakat Sumbar, tidak akan terpengaruh dengan kampanye hitam. Sebab, masyarakat Minang merupakan pemilih cerdas yang memiliki preferensi kinerja dan rekam jejak yang baik terhadap Sumbar.

"Masyarakat Sumbar adalah masyarakat dengan kategori pemilih cerdas, jadi tidak mudah dibohongi dengan hoax, informasi yang menyesatkan. Orang yang melakukan fitnah dengan tujuan untuk mendowngrade orang lain biasanya tidak punya percaya diri untuk berkompetisi. Harusnya calon peserta Pilkada menyosialisasikan kerja nyata ketika diberi amanah menjabat," ungkapnya.

Mulyadi mengajak semua pihak untuk menjadikan kontestasi politik ini sebagai edukasi untuk masyarakat. Maka, kontestasi demokrasi harus dijalankan dengan kesadaran untuk memberi pendidikan politik yang baik, bukan sebaliknya.

"Pilkada adalah momentum untuk memberikan edukasi dan pencerdasan kepada masyarakat, bukannya memberikan contoh yang tidak baik," tutur putra daerah Sumbar tersebut. (Je)