Penulis: Med | Editor: Medio Agusta

LIMA PULUH KOTA - Nagari Situjuah Batua patut ditauladani dalam penyaluran BLT Dana Desa, Walinagari melibatkan seluruh lembaga masyarakat untuk memutuskan calon penerima bantuan dengan musyawarah mufakat.

Sehingga pelaksanaan BLT DD dapat direalisasikan dengan baik tanpa gejolak. Mereka yang mendapatkan, benar-benar yang membutuhkan dan yang terdampak. Tak satupun yang luput dari pantauan.

Ini diungkapkan Konsultan Kementerian Desa wilayah Sumbar, Tan Rajo Khairul Anwar, saat melakukan monitoring evaluasi penyaluran BLT di Situjuah Batua, Situjuah Limo Nagari, Sumbar, Minggu (7/6/2020).

Baca Juga

• Gunakan Topi Ulang Tahun, Tim Vaksinator Pemkab Pessel Suntik Siswa SD
• Wako Hendri Septa: Jika Covid-19 Melonjak, Pembangunan di Padang Terancam
• Data Terkini, Capaian Vaksinasi Covid-19 di Pessel Sebanyak 69,39 Persen
• Kejar Sasaran Vaksinasi, Pemko Payakumbuh Serius Tangani Covid-19
• Percepatan Vaksinasi Covid-19, Polres Bukittinggi Gelar Lomba Sumdarsin

Disamping itu BLT Dana Desa disalurkan secara transparan oleh pemerintah nagari melelui media informasi yang ada di nagari.

"Kita berharap pola kerja yg dilakukan pemerintah Nagari Situjuah Batua dapat di replikasi oleh nagari dan desa di Sumatera Barat," ungkap Tan Rajo Khairul Anwar saat datang bersama Komisi I DPRD Sumbar dan Dinas PMD Sumbar.

Menurut dia, tidak semua nagari dari hasil pantauan Kemendes, yang melaksanakan penyaluran bantuan lebih cepat dan tepat sasaran. "Nah, pola di Situjuah Batua, transparan. Bahkan, di warung-warung kopi, seluruh penerima jenis bantuan, dipajang. Sehingga tidak ribut karena transparan," jelasnya.

Selain ke Situjuah Batua, rombongan konsultan Kemendes dan Pemprov Sumbar, sempat pula berkunjung ke Taram, Harau.

Walinagari Situjuah Batua DV Dt Tan Marajo bersyukur, penanganam covid-19 di nagarinya melibatkan semua pihak. "Edukasi kita lakukan formal dan non formal. Sehingga kesadaran warga bangkit," kata Tan Marajo.

Dia menyebut, sengaja membuka seluruh data penerima bantuan, menghindari gejolak. "Kita transparan, semua masyarakat bisa akses. Sehingga bantuan pemerintah yang sudah sangat banyak, tidak simpang-siur," jelasnya.

DPRD Sumatera Barat ikut menchek, daftar penerima BLT baik Provinsi maupun Dana Desa dan bantuan Pemerintah Pusat lainnya yang ditempel di warung warga. (Med)