Penulis: Marjeni Rokcalva

PADANG - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatra Barat melakukan aksi demo besar-besaran terkait penolakan Omnibus Law di depan Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Rabu (7/10/2020). Seribuan mahasiswa ini memulai aksi demo dengan berkumpul di Jalan S. Parman Ulak Karang, tepatnya di simpang Kampus UBH Padang.

Dilansir dari harianhaluan.com, para mahasiswa dan juga pelajar mulai berjalan dengan memblokade jalan. Mereka mendekati kantor DPRD Provinsi Sumbar dengan menggunakan almamater kampus masing-masing mulai melakukan orasi. Sambil membawa spanduk bertuliskan sentilan-sentilan terkait disahkannya UU Cipta Kerja tersebut.

Personil kepolisian siap menjaga jalannya aksi demo. Tak hanya itu, gedung putih (sebutan lain gedung DPRD Sumbar) ini juga dilindungi dengan barikade kawat berduri. Saat melakukan aksinya terlihat sebagian mahasiswa mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19. Namun, sebagiannya lagi tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Baca Juga

• Aliansi BEM SB dan Gubernur Sumbar Komit Perjuangkan Nasib Petani
• Sempat Ricuh, Aliansi BEM Sumbar Demo ke Kantor Gubernur Soal Covid-19
• Aliansi BEM Sumbar Demo ke DPRD Sumbar Tolak RUU KUHP

Pada orasinya, mahasiswa menuntut agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Kemudian, mahasiswa juga meneriakan teriakan takbir dengan membawa boneka pocong. Koordinator lapangan aksi massa yang tergabung di BEM Sumbar, Arif Alfriansyah Siregar meneriakan agar massa tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tak memiliki izin.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan izin tidak diberikan karena kondisi pandemi Covid-19.

"Tidak ada izin," ujar Satake sebagaimana dilansir Padangkita.com, Rabu (7/10/2020) sore.

Meski demikian, Polda Sumbar tetap melakukan pengamanan dengan menyiagakan personel di lokasi demo.

"Yang penting, jika menimbulkan kerawanan, pihak kepolisian akan membubarkan. Namun, jika mereka menyampaikan aspirasi dengan baik, damai, kita masih bisa memaklumi," jelasnya.

Satake juga mengatakan pihak kepolisian akan membantu untuk memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan legislator.

"Intinya, kalau damai, kita bantu pengamanan secara persuasif, dan mungkin kalau lebih bagus ada perwakilan (dari demonstran) untuk penyampaian aspirasi ke anggota dewan. Nanti bisa bantu pihak kepolisian," terangnya. MR/Editor

Sumber: harianhaluan.com dan padangkita.com