Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 9 Desember 2020 mendatang bagi warga Bukittinggi adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Sumatera Barat serta memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas aparatur negara (ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN dan BUMD) tidak lepas dari sorotan publik. Khusus bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, sorotan publik tersebut tidak terelakkan ketika petahana kembali mencalonkan diri.

Untuk itu, Pjs Walikota Bukittinggi Zaenudin melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Sustinna, mengatakan,

Baca Juga

• Ini Lokasi TPS Gubernur Sumbar Mahyeldi Mencoblos Pilkada 2024 Besok
• Pj Wako Suprayitno Turun Lansung Dalam Pembersihan APK Dalam Masa Tenang Pilkada 2024
• Pj Wako Suprayitno Pimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024
• Plt Gubernur Sumbar Minta Seluruh Pihak Perhatikan Detail Kecil yang Dapat Menghambat Pilkada
• KPU Lantik 672 Petugas KPPS Pilkada 2024 di Padang Panjang

netralitas PNS berarti setiap PNS tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu calon, apalagi sampai membantu calon tersebut. "Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 telah mengatur perihal sanksi bagi PNS yang terbukti menunjukkan keberpihakannya," kata Titi, dalam sambutannya pada sosialisasi kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif.

Kegiatan tersebut diadakan Bawaslu Bukittinggi kamis,5/11,di Hotel Santika, Bukittinggi, diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, termasuk Camat dan Lurah, serta perwakilan dari Polri, TNI, BUMN, BUMD dan media.

Sustinna, juga menghimbau agar ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi menjaga kepercayaan publik serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan profesionalitas serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu ini sangat penting demi terselenggaranya Pemilukada yang bermutu dan bermartabat, "Bawaslu butuh dukungan dari segenap pihak dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu," kata Sustinna .

Sementara Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, dalam sambutannya mengatakan, netralitas ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN dan BUMD mesti ditunjukkan dalam perilaku keseharian, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial.

Ruzi Haryadi menghimbau segenap pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020 tanpa unsur rekayasa, manipulasi maupun kecurangan.

Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu tersebut juga diisi dengan acara dialog dengan topik "Penyamaan Persepsi Terhadap Netralitas ASN, TNI, Polri dan Pejabat BUMN dan BUMD". Tampil sebagai narasumber dalam acara tersebut Dr. Charles Sumabura, S.H, M.H (dosen Fakultas Hukum Unand, Padang) dan Dr.(C) Irsyad, M.H.I (Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, Padang, dan Acessor Nasional Dirjen Badilag MA-RI).

Kegiatan ditutup dengan pernyataan dan penandatangan ikrar netralitas ASN z Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 oleh para peserta. Ikrar tersebut merupakan pernyataan komitmen ASN terhadap menjaga prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, menghindari konflik kepentingan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta menolak politik uang dan pemberian dalam bentuk apapun.

( Yus).