Penulis: AA | Editor: Marjeni Rokcalva

Padang Aro - Pemkab. Solsel bertekad bakal mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan keoptimisan Pemkab. Solsel tersebut diyakini, karena adanya dukungan dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pihak Kejaksaan Negeri Solsel pada kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemkab. Solsel tahun 2021 ini, " kata Pj. Sekdakab. Solsel Doni Rahmat Samulo.

Ungkapan Sekdakab Solsel itu bagian dari sambutan Plt. Bupati Solsel H. Abdul Rahman saat acara Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema " Resiko Hukum dan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021" yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab. Solsel.

Baca Juga

• Pemkab Solsel Akan Melakukan Pemetaan dan Asesmen
• Kabut Asap Makin Parah, Pemkab Solsel Keluarkan Aturan Baru
• Peringati Hari Rabies Sedunia, Pemkab Solsel Gencarkan Vaksinasi Rabies
• Pemkab Solsel: Jangan Biarkan Lahan Nganggur
• Pemkab Solsel Jelaskan Duduk Persoalan Batas Wilayah di Solsel Pada Perwakilan Aliansi KAS

Hadir diacara itu, Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda, Kepala Kejaksaan Negeri Solsel, M. Bardan, Ketua Komisi dan Angota Komisi DPRD Solsel, seluruh Pimpinan OPD, Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kabupaten Solok Selatan, anggota Pokja Pemilihan dan Personil LPSE Kab. Solok Selatan, dengan jumlah peserta sosialisasi kurang lebih 100 orang.

Ada beberapa mamfaat dari pelaksanaan kegiatan FGD itu, diantaranya seleksi administrasi penyedia yang terkualifikasi secara sistem, terwujudnya proses evaluasi dan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai skedul.

Selain itu juga akan memberi pemahaman kepada OPD dan pelaksana pengadaan barang dan jasa terkait tentang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah berbasis elektronik.

Bahkan dengan itu, proses E-PL, maka seluruh transaksi pengadaan dapat tercatat secara rapi dan akurat dalam data base sistem pengadaan secara elektronik," jelasnya.

Ditambahkan Doni, pada tahun 2021 ini melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sudah melaksanakan tender sebanyak 47 paket, dan beberapa paket pengadaan lansung (PL) di beberapa OPD dilingkungan Pemkab. Solsel.

Melihat jumlah kegiatan dibanding tahun lalu diakui terjadi pengurangan, hal itu disebabkan adanya reforcusing anggaran untuk pennggulangan covid-19," tambah Doni.

Secara umum, pelaksanaan tender secara elektronik akan melahirkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui e- katalog lokal dan e-marketplace lokal.

Selain itu juga akan lahir penyederhanaan proses PBJ yang rumit, peningkatan insentif (TPP)untuk UKPBJ, perlindungan hukum bagi pengelola PBJ dan Peningkatan jumlah serta kapasitas SDM PBJ sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir terwujudnya percepatan proses PBJ tahun anggaran 2021," pungkas Doni.

Sementara itu, Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda berharap melalui sosialisasi dan FGD, kedepan pengadaan barang dan jasa berjalan secara profesional lancar dan transparan.

Selain itu, kontraktor atau pengusaha juga dibekali pelatihan teknis, termasuk pelatihan wawasan kebangsaan. Sehingga tercipta kontraktor atau pengusaha yang profesional, jujur dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah," harap Zigo.

Sementara itu laporan panitia pelaksana, sebagaimana yang disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sekdakab. Solsel, Admi Zulkhairi bahwa materi dan nara sumber kegiatan dari Tim ITO LKPP Jakarta dan Tim Kejari Kabupaten Solok Selatan.

Dijelaskannya, UKPBJ Solsel sudah melaksanakan tender Tahun 2020 sebanyak 47 Paket dengan total Pagu Dana Rp. 67.097.809.222,- . Sedangkan personil UKPBJ saat ini sebanyak 4 orang yang lulus Komptensi Jabatan Fungsional PBJ dan menunggu penetapan dari LKPP, " demikian Admi Zulkhairi. (AA)