Penulis: Humas/Irfan F/Nanda | Editor: Marjeni Rokcalva

Batusangkar - Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melalui tahapan pembahasan ditingkat komisi, baik internal maupun dengan Tim RPJMD dan telah dirumuskan dimasing-masing komisi.

Saat ini akan dilaksanakan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Tanah Datar terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu ketika membuka Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Sabtu (17/04) di Bukittinggi.

Dikatakan Roni Mulyadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD, dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Baca Juga

• Pemkab Lima Puluh Kota Gelar FKP Ranwal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah
• Wako Padang Panjang Fadly Amran: Kami Komit dengan Program Strategis RPJMD
• Pemko Bukittinggi Sosialisasikan Perda Nomor 04/2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
• 5 Fraksi DPRD Padang Panjang Sampaikan Pandangan Umum Perubahan RPJMD 2018-2023
• Pemko Padang Panjang Bahas Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani Bupati bersama DPRD Tanah Datar yang dibacakan Elizar itu dikatakan, Nota Kesepatakan itu dibuat sebagai salah satu kelengkapan surat permohonan konsultasi dari Bupati Tanah Datar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memperoleh masukan terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026.

Disampaikan Elizar Nota Kesepakatan itu juga untuk memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Ranwal RPJMD Tanah Datar 2021-2026 dalam rangkuman yang dibacakan Elizar itu diantaranya, penyempurnaan keterkaitan antara dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah, penyempurnaan serta validasi data dan informasi yang tertuang dalam gambaran umum kondisi daerah baik wilayah maupun data kependudukan.

Penyempurnaan terhadap keuangan daerah yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah. Akurasi proyeksi kerangka Keuangan Daerah dalam rangka penganggaran program dan kegiatan pencapaian visi dan misi. Penyempurnaan terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis daerah dan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Penyempurnaan strategi dan arah kebijakan daerah untuk menentukan visi dan misi kepala daerah, penyempurnaan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah serta penyempurnaan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan pembahasan Ranwal RPJMD ini merupakan agenda strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Dikatakan Eka untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang dijabarkan ke dalam enam misi dan sepuluh program unggulan telah disusun tujuan dan sasaran yang dilengkapi indikator, kemudian akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

"Nota kesepakatan ini adalah tahap awal dalam menyusun RPJMD, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dipenuhi sampai pada tahap penetapan dokumen RPJMD menjadi Peraturan Daerah (Perda). Setelah Nota Ranwal RPJMD ini ditandatangani selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Gubernur untuk memperoleh masukan,"ucapnya.

Bupati juga menyebut Dokumen RPJMD mempunyai peranan penting dan strategis guna menentukan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun kedepan serta bertujuan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan strategi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.(Humas/Irfan F/Nanda)